Potensi Kasus Hukum Pada E Purchasing yang Sering Disepelekan

Metode e-purchasing melalui Katalog Elektronik (e-catalogue) sering kali dipandang sebagai solusi ajaib dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kehadirannya dianggap membawa angin segar yang memotong birokrasi berbelit, memangkas durasi tender yang melelahkan, serta menekan potensi persekongkolan yang biasa marak terjadi…

Cara Mengendus Perusahaan Pinjam Bendera Sebelum Kontrak Ditandatangani

Praktik pinjam bendera—atau meminjam legalitas badan usaha milik orang lain untuk mengikuti tender—merupakan salah satu penyakit paling persisten dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Secara teknis dan yuridis, praktik ini tidak hanya mencederai asas persaingan usaha yang…

Alasan Utama Pemenang Tender Tiba Tiba Mengundurkan Diri

Pengunduran diri pemenang tender secara tiba-tiba dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu fenomena yang paling membingungkan sekaligus merugikan. Bagi masyarakat umum atau pihak awam, keputusan ini kerap terasa tidak masuk akal. Mengapa sebuah perusahaan yang telah bersusah…

Risiko Hukum Mengabaikan Masa Sanggah Pengadaan Barang Jasa

Masa sanggah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali dipandang hanya sebagai rutinitas prosedur atau sekadar formalitas jadwal di sistem elektronik. Namun, dalam kenyataannya, masa sanggah adalah benteng pertahanan utama yang menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penentuan pemenang…

Mengapa Klausul Denda Keterlambatan Sering Gagal Menjerat Penyedia

Bayangkan Anda menyewa seorang tukang untuk membangun dapur rumah dengan janji selesai dalam waktu satu bulan. Namun, hingga bulan kedua berakhir, dapur tersebut tak kunjung jadi. Ketika Anda menagih ganti rugi atau denda sesuai kesepakatan awal, tukang tersebut justru memiliki…

Panduan Verifikasi SPJ Swakelola oleh Bendahara

Swakelola merupakan salah satu metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya internal instansi, meningkatkan keterlibatan kementerian atau lembaga lain, hingga memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat. Dalam ekosistem pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan kegiatan…

Tata Cara Penyusunan RAB Swakelola Tipe II dan III

Swakelola merupakan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang memberikan ruang kolaborasi luas antara instansi penanggung jawab anggaran dengan pelaksana dari pihak luar birokrasi, baik sesama instansi pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), maupun Kelompok Masyarakat (Pokmas). Dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah…

Cara Menyusun Perencanaan Swakelola Tipe Satu Agar Tidak Menjadi Temuan Audit

Swakelola Tipe I merupakan salah satu metode pelaksanaan kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di mana pekerjaan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran. Metode ini umumnya dipilih untuk kegiatan yang tidak…

Cara Menjawab Temuan Pemeriksa Terkait Kekurangan Volume Dan Mutu Pekerjaan

Temuan pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah seperti Inspektorat maupun lembaga pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP kerap menjadi beban tersendiri bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, maupun Tim Teknis di instansi pemerintah daerah. Dari sekian banyak jenis…

Memahami Beda Kesalahan Administrasi Kontrak Dan Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang paling sering menjadi sorotan lembaga pengawas internal, auditor publik, serta Aparat Penegak Hukum. Dalam pengerjaan proyek-proyek fisik maupun non-fisik di lingkungan instansi pemerintah daerah, perbatasan antara kekeliruan administratif dalam pengelolaan…