Praktik pengadaan barang/jasa pemerintah di tingkat daerah sering kali menjadi sorotan publik. Salah satu fenomena yang paling sering mengundang kecurigaan sekaligus perdebatan hukum adalah fenomena perusahaan “satu atap”. Fenomena ini merujuk pada situasi di mana beberapa perusahaan yang berbeda secara…

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah tidak selamanya harus diserahkan kepada penyedia barang atau kontraktor komersial melalui jalur tender atau E-Katalog. Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah telah membuka ruang inklusi ekonomi yang sangat besar melalui mekanisme Swakelola. Dari empat tipe swakelola…

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah di tingkat daerah senantiasa bergerak di atas fondasi regulasi yang dinamis. Ketika terjadi situasi kedaruratan, transisi kebijakan nasional, atau kebutuhan sinkronisasi lintas sektor, pemerintah pusat sering kali menerbitkan instrumen hukum berupa Surat Edaran Bersama (SEB). Instrumen…

Sektor Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah di daerah merupakan salah satu area yang paling rawan terhadap sorotan publik dan hukum. Besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berputar di sektor ini menjadikannya magnet bagi berbagai pihak. Namun, kerawanan ini…

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menetapkan kebijakan afirmatif yang sangat progresif. Salah satu poin krusial dalam regulasi tersebut adalah kewajiban bagi Kementerian,…

Pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mendorong digitalisasi pengadaan melalui sistem E-Katalog, khususnya E-Katalog Lokal. Narasi yang digaungkan sangat menjanjikan: memberikan karpet merah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjadi penyedia barang dan…

Setiap memasuki tahun ajaran baru sekolah atau momentum pergantian kebijakan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), proyek pengadaan seragam sekolah, pakaian dinas, dan kain batik khas daerah selalu menjadi primadona dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyek…

Infrastruktur jalan raya merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang paling menyedot perhatian publik sekaligus anggaran daerah. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), miliaran rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga dana…

Sektor Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah merupakan urat nadi pembangunan nasional yang menyerap porsi signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, kompleksitas ekosistem pengadaan di Indonesia sering kali berbanding lurus dengan tingginya…

Sektor kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di tingkat daerah. Untuk menunjang pelayanan tersebut, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang sangat besar setiap tahunnya, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus…