Bagi para pelaku usaha yang menggantungkan sebagian besar dapurnya pada proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, membaca dokumen pemilihan (dokmil) atau dokumen tender adalah ritual yang mendebarkan. Dokumen tersebut adalah kompas, peta jalan, sekaligus aturan main. Di atas kertas, sebuah…

Semangat nasionalisme ekonomi melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tengah berada pada puncak implementasinya. Kebijakan ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah—baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah—untuk memprioritaskan barang dan jasa hasil produksi domestik. Melalui instrumen Tingkat Komponen Dalam Negeri…

Bagi seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, kontrak bukan sekadar dokumen administratif di atas kertas bermeterai. Kontrak adalah dokumen pengalihan tanggung jawab keuangan negara menjadi output pembangunan yang nyata. Ketika proses pelaksanaan…

Sebagai pelaku usaha kecil yang bertahun-tahun mencoba bertahan dan berkembang di ceruk pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah (GovTech/Procurement), kami selalu menyambut baik setiap kebijakan yang berpihak pada industri lokal. Ketika pemerintah menggaungkan semangat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),…

Menjadi pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia—baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, maupun Pejabat Pengadaan—kini diumpamakan seperti berjalan di atas seutas tali yang rapuh. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mempercepat penyerapan anggaran demi…

Menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia sering kali dianggap sebagai posisi yang strategis. Di tangan merekalah keputusan penentuan pemenang proyek-proyek bernilai miliaran hingga triliunan rupiah berada. Namun, di balik otoritas formal…

Dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan memegang peranan yang sangat sentral sekaligus rentan. Sebagai pintu gerbang utama yang menyaring penyedia barang dan jasa, Pokja dituntut untuk bertindak objektif, transparan, dan akuntabel. Setiap lembar…

Transformasi digital di sektor pendidikan tidak hanya menyasar pada metode pembelajaran di kelas, melainkan juga pada tata kelola keuangan sekolah. Salah satu pilar utamanya adalah Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Dirancang khusus oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek),…

Metode belanja pemerintah telah mengalami revolusi besar dengan hadirnya sistem E-Purchasing melalui aplikasi E-Katalog. Kebijakan ini awalnya digadang-gadang sebagai obat penawar paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit kronis pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah daerah: kongkalikong tender, suap menyuap, dan proses…

Praktik pengadaan barang/jasa pemerintah di tingkat daerah sering kali menjadi sorotan publik. Salah satu fenomena yang paling sering mengundang kecurigaan sekaligus perdebatan hukum adalah fenomena perusahaan “satu atap”. Fenomena ini merujuk pada situasi di mana beberapa perusahaan yang berbeda secara…