Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menetapkan kebijakan afirmatif yang sangat progresif. Salah satu poin krusial dalam regulasi tersebut adalah kewajiban bagi Kementerian,…

Pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mendorong digitalisasi pengadaan melalui sistem E-Katalog, khususnya E-Katalog Lokal. Narasi yang digaungkan sangat menjanjikan: memberikan karpet merah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjadi penyedia barang dan…

Setiap memasuki tahun ajaran baru sekolah atau momentum pergantian kebijakan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), proyek pengadaan seragam sekolah, pakaian dinas, dan kain batik khas daerah selalu menjadi primadona dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyek…

Infrastruktur jalan raya merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang paling menyedot perhatian publik sekaligus anggaran daerah. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), miliaran rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga dana…

Sektor Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah merupakan urat nadi pembangunan nasional yang menyerap porsi signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, kompleksitas ekosistem pengadaan di Indonesia sering kali berbanding lurus dengan tingginya…

Sektor kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di tingkat daerah. Untuk menunjang pelayanan tersebut, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang sangat besar setiap tahunnya, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus…

Di balik megahnya transformasi digital pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah di Indonesia, tersimpan satu narasi sunyi yang jarang tersentuh oleh gemerlap panggung penghargaan birokrasi. Narasi itu datang dari sudut ruang kerja para pengusaha lokal, pelaku UMKM, dan penyedia swasta yang memilih…

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) yang diarsiteki oleh pemerintah pusat menjelma menjadi kekuatan raksasa yang mengubah total lanskap Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Melalui instrumen ini, negara mewajibkan seluruh instansi—mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah—untuk…

Bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, khususnya yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), menjalankan roda birokrasi sering kali terasa seperti mengemudikan kapal di antara dua karang raksasa. Karang pertama adalah Regulasi PBJ Nasional yang diarsiteki oleh Lembaga Kebijakan…

Di panggung pemberitaan media massa, ruang rapat kantor pemerintahan, hingga obrolan warung kopi yang membahas seputar Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, ada satu istilah asing yang sangat akrab di telinga publik: mark-up. Kata ini laksana sebuah label otomatis yang langsung ditempelkan…