I. Pendahuluan Transformasi paradigma pengadaan barang dan jasa publik tak lagi sebatas “membeli dengan harga termurah dan spesifikasi teknis minimal”. Dalam beberapa tahun terakhir, misi global untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) – 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan PBB…

I. Pendahuluan Dalam era kesadaran iklim yang mengemuka, organisasi publik dan swasta dituntut tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas teknis dalam proses pengadaan barang/jasa, tetapi juga dampak lingkungan dari produk dan layanan yang dibeli. Evaluasi penyedia berdasarkan aspek lingkungan—atau environmental…

I. Pendahuluan Dalam era perubahan iklim yang semakin nyata, hampir semua aktivitas manusia—termasuk pengadaan barang dan jasa—menyumbang emisi karbon yang memperparah pemanasan global. Pemerintah dan organisasi di seluruh dunia kini tengah beralih ke praktik green procurement, yakni pengadaan yang mempertimbangkan…

I. Pendahuluan Di era globalisasi dan persaingan pasar bebas, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Bersamaan dengan itu, penting pula mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular—khususnya daur ulang produk—ke dalam proses pengadaan…

I. Pendahuluan Di era modern ini, kesadaran akan keberlanjutan lingkungan semakin meningkat, termasuk dalam praktik pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. E‑Katalog, sebagai platform elektronik resmi untuk memfasilitasi pengadaan, memiliki potensi besar untuk mendorong penggunaan produk…

Kata Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) bukan lagi sekadar proses administratif untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah. Di tengah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, konsep green procurement atau pengadaan hijau menjadi sangat relevan untuk diintegrasikan dalam kebijakan pengadaan…

Kata Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah tidak sekadar menjadi aktivitas administratif semata, tetapi memainkan peran vital dalam menentukan kualitas layanan publik yang diterima masyarakat secara langsung. Dari pengadaan obat di rumah sakit, pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan, hingga…

Pendahuluan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Besarnya anggaran yang digelontorkan setiap tahun—ratusan triliun rupiah—mendorong kebutuhan akan mekanisme yang transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam…

Pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Perpres 46/2025) membawa perubahan signifikan dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah. Bagi profesional PBJ-termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan, dan konsultan-adanya e-Kontrak, e-Katalog, sertifikasi kompetensi, dan target PDN menuntut penyesuaian kompetensi…

Pendahuluan Di era digital pengadaan barang/jasa, kemampuan mengoperasikan e-Kontrak dan e-Katalog menjadi keterampilan wajib bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). e-Kontrak menjamin transparansi dan jejak audit elektronik, sedangkan e-Katalog memudahkan penyusunan HPS dan pemilihan produk standar pemerintah. Tanpa penguasaan kedua platform…