Pemkab Tabalong Programkan Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tabalong, Subhan mengatakan, Pemkab Tabalong telah melakukan launching perdana pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023 pada tanggal 2 Januari 2023 lalu.

Launching pengadaan barang dan jasa tersebut sekarang ini sedang dilakukan input rencana pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan ini dalam proses.

“Karena SIRUP ini pemakaiannya di Seluruh Indonesia kadang-kadang jadi lambat dikarenakan lelet atau sistemnya ada gangguan maupun dalam pemeliharaan (maintenance). Jadi, sampai saat ini masih dalam proses SIRUP tersebut,” jelasnya.

“Yang kedua kita akan memproses guna mempercepat pengadaan barang dan jasa melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dikoordinasikan dalam forum rapat bersama dengan SKPD-SKPD penerima DAK, pihak keuangan, pihak KPPN dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sendiri,” tambahnya.

Ia berharap, semoga dana DAK yang siap untuk dilakukan proses pengadaan barang dan jasa sekaligus pemilihan penyediannya.

“Kami di bagian pengadaan barang dan jasa, hanya memproses untuk pemilihan penyedianya saja. Karena yang akan melaksanakan kegiatannya adalah SKPD masing-masing, kami menunggu dan juga menghubungi SKPD-SKPD yang rencana kegiatannya sudah masuk di SIRUP untuk dilakukan pemilihan penyedia barang dan jasa dari kami,” ujarnya.

Selanjutnya, proses lelang baru satu yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2023 yang pertama dimulai, selebihnya masih dilakukan penginputan kedalam SIRUP.

“Untuk tahun 2023 ini sesuai dengan surat edaran Pemerintah Pusat l, kami menggiatkan dan mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama yang nilainya di bawah Rp200 juta melalui E-Katalog lokal, selain mendorong SKPD kami juga mendorong penyedianya dalam hal ini pengusaha- pengusaha khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi untuk mau ikut menjadi peserta di E-katalog lokal, dengan tanpa biayar atau gratis untuk masuk sebagai peserta dan diarahkan oleh pemerintah daerah untuk belanja-belanja pemerintah melalui E-katalog,” bebernya.

Menururtnya, kalau pihaknya belanja melalui e-katalog, otomatis bisa membantu pengusaha-pengusaha kecil atau pengusaha lokal yang ada di daerah.

“Saat ini ada 71 pengusaha-pengusaha UMKM dan koperasi lokal yang masuk dengan 715 produk. Tahun 2022 kemaren ada sekitar Rp5 miliar lebih bertransaksi melalui E-katalog. Diharapkan tahun 2023 ini lebih banyak SKPD yang bisa diajak untuk belanja di E-kalog,” tutup Subhan.

Artikel ini bersumber dari Metro7