Admin LPKN

I. Pendahuluan Dalam dunia bisnis dan pemerintahan modern, kebutuhan akan jasa konsultansi sering kali tak terelakkan. Baik untuk perencanaan strategis, implementasi sistem, hingga manajemen perubahan, konsultan profesional dapat membantu organisasi menjawab tantangan dengan cara yang efisien dan terukur. Namun, tidak…

I. Pendahuluan Penilaian teknis jasa konsultansi adalah tahapan krusial dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah maupun swasta. Skoring atau pemberian nilai terhadap aspek teknis dari proposal konsultan menentukan sejauh mana solusi yang ditawarkan memenuhi kebutuhan organisasi, kualitas metode, dan kapabilitas tim.…

I. Pendahuluan Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah dokumen fundamental yang menjadi landasan bagi pelaksanaan proyek jasa konsultansi, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Sebagai “peta jalan” proyek, KAK merinci segala hal mulai dari latar belakang, ruang lingkup, metodologi, jadwal, hingga…

I. Pendahuluan Dalam dunia profesional saat ini, kebutuhan akan jasa konsultansi semakin meningkat. Pemerintah, korporasi, organisasi nirlaba, dan lembaga swasta kerap kali memerlukan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu-mulai dari manajemen proyek, tata kelola pemerintahan, hukum, teknologi informasi, hingga pengembangan…

I. Pendahuluan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) di tingkat daerah selama ini lebih dikenal sebagai proses administratif untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembangunan infrastruktur. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, istilah green procurement-yakni pengadaan ramah lingkungan yang…

I. Pendahuluan Di tengah semakin krisis lingkungan global-dari pemanasan iklim hingga penurunan keanekaragaman hayati-pemerintah di seluruh dunia dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memimpin transformasi menuju pembangunan berkelanjutan. Satu instrumen yang berpotensi besar dalam upaya ini adalah Pengadaan…

I. Pendahuluan Transformasi paradigma pengadaan barang dan jasa publik tak lagi sebatas “membeli dengan harga termurah dan spesifikasi teknis minimal”. Dalam beberapa tahun terakhir, misi global untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) – 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan PBB…

I. Pendahuluan Dalam era kesadaran iklim yang mengemuka, organisasi publik dan swasta dituntut tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas teknis dalam proses pengadaan barang/jasa, tetapi juga dampak lingkungan dari produk dan layanan yang dibeli. Evaluasi penyedia berdasarkan aspek lingkungan—atau environmental…

I. Pendahuluan Dalam era perubahan iklim yang semakin nyata, hampir semua aktivitas manusia—termasuk pengadaan barang dan jasa—menyumbang emisi karbon yang memperparah pemanasan global. Pemerintah dan organisasi di seluruh dunia kini tengah beralih ke praktik green procurement, yakni pengadaan yang mempertimbangkan…

I. Pendahuluan Di era globalisasi dan persaingan pasar bebas, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Bersamaan dengan itu, penting pula mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular—khususnya daur ulang produk—ke dalam proses pengadaan…