Admin LPKN

Pendahuluan Pengadaan barang/jasa di tingkat desa menghadirkan tantangan unik bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan sumber daya manusia terbatas, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan kompleksitas regulasi nasional, PPK di desa memikul beban berat menjalankan proses sesuai Perpres 46 Artikel…

Pendahuluan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) menjadi bagian penting dalam kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung industri lokal dan menciptakan nilai tambah ekonomi domestik. Perpres 46/2025 menetapkan target PDN dan TKDN yang harus dicapai setiap instansi. Jika Pengguna Anggaran (PA)…

Pendahuluan Penilaian kinerja vendor oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kini menjadi kewajiban penting dalam ekosistem pengadaan digital sesuai Perpres 46 Penilaian objektif tidak hanya menjadi umpan balik bagi vendor, tetapi juga dasar evaluasi kualitas proyek di masa mendatang, mitigasi risiko,…

Pendahuluan Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan, tidak jarang terjadi situasi di mana penyedia (vendor) gagal memenuhi kewajiban kinerja sesuai kontrak—misalnya terlambat menyelesaikan pekerjaan, kualitas tidak sesuai spesifikasi, atau gangguan lain yang menghambat pencapaian tujuan. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menghadapi vendor…

Pendahuluan Dalam pelaksanaan proyek pengadaan, terkadang diperlukan penyesuaian kontrak di tengah jalan-baik karena perubahan kebutuhan, kondisi lapangan yang tak terduga, atau faktor eksternal seperti regulasi baru. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memahami mekanisme penyesuaian kontrak sangat krusial untuk memastikan perubahan…

Pendahuluan Dalam kondisi darurat—misalnya bencana alam, pandemi, atau situasi kritis yang memerlukan penanganan cepat—pengadaan barang/jasa pemerintah harus berjalan lebih fleksibel namun tetap akuntabel. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memegang peran sentral sebagai pihak yang menandatangani kontrak akhir dan memastikan anggaran dialokasikan…

Pendahuluan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan proyek pengadaan publik. Seorang PPK profesional-yang memiliki kompetensi teknis, pemahaman regulasi, dan keterampilan manajerial-berkontribusi langsung pada mutu dokumen, kelancaran pelaksanaan, dan hasil akhir yang memenuhi tujuan instansi. Tanpa PPK…

Pendahuluan Perubahan besar dalam Perpres 46/2025 menegaskan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tanggung jawab lebih ketat dalam menandatangani kontrak pengadaan. Dulunya KPA lebih banyak berperan administratif pasca-PPK, namun kini kewenangannya dibatasi oleh persyaratan sertifikasi, persetujuan berlapis, dan dokumentasi audit…

Pendahuluan Pengguna Anggaran (PA) memegang peran strategis dalam memastikan proses pengadaan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu tanggung jawab penting PA adalah melakukan evaluasi kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan alat…

Pendahuluan Kontrak berbasis kinerja (performance-based contract) menjadi salah satu bentuk kontrak baru yang diatur dalam Perpres 46/2025, di samping kontrak turnkey dan payung. Dengan fokus pada hasil atau output yang diukur melalui indikator kinerja (KPI), kontrak ini menuntut perubahan cara…