Kinerja PBJ dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pendahuluan

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan salah satu fungsi inti dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan realisasi anggaran, penyediaan layanan publik, dan keberhasilan program-program prioritas. Kinerja PBJ tidak hanya diukur dari kelengkapan administratif atau kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dari kemampuan pengadaan menghasilkan value-for-money, tepat waktu, berkualitas, dan berdampak pada outcome pelayanan publik. Dalam kerangka manajemen kinerja instansi pemerintah, PBJ adalah bagian operasional yang harus terintegrasi dengan perencanaan strategis (renstra), rencana kerja dan anggaran (RKA/RKAKL), serta pelaporan kinerja tahunan. Dengan kata lain, kualitas PBJ turut menentukan capaian indikator kinerja utama (IKU) instansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara/daerah.

Tulisan ini membahas hubungan antara kinerja PBJ dan laporan kinerja instansi pemerintah secara komprehensif: bagaimana PBJ seharusnya diukur, indikator kunci apa saja yang relevan, metode pengumpulan data dan tata kelola pelaporan, integrasi PBJ dalam sistem perencanaan dan penganggaran, serta peran pengendalian internal dan audit. Selain itu, artikel mengeksplorasi dampak PBJ terhadap outcome publik-misalnya kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur-serta tantangan praktis yang kerap dihadapi oleh pejabat pengadaan dan manajer kinerja. Fokus tidak hanya pada teori, melainkan juga pada praktik: rekomendasi praktik terbaik untuk menyusun laporan kinerja PBJ yang informatif, dapat diverifikasi, dan berguna bagi pengambilan keputusan manajemen.

Sasaran pembaca adalah pejabat pengadaan, unit perencanaan dan keuangan, auditor internal, serta pembuat kebijakan yang ingin memperkuat tata kelola pengadaan dan kualitas pelaporan kinerja. Dengan pembahasan yang sistematis, diharapkan pembaca memperoleh alat praktis untuk menilai dan meningkatkan kinerja PBJ, serta menyusun laporan kinerja instansi yang mencerminkan nilai tambah nyata dari proses pengadaan. Pada level organisasi, peningkatan kualitas pelaporan PBJ akan membantu memperkecil risiko temuan audit, meningkatkan transparansi, dan memperkuat legitimasi publik terhadap penggunaan anggaran.

Peran PBJ dalam Kinerja Instansi Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan instansi pemerintah mencapai tujuan strategis. Peran PBJ meliputi penyediaan input fisik dan jasa (sarana, prasarana, layanan konsultan, perangkat IT), pengelolaan kontrak yang memastikan delivery sesuai spesifikasi, serta pengelolaan risiko proyek. Ketika PBJ berjalan baik-terukur melalui efisiensi biaya, kepatuhan, dan kualitas-instansi lebih mampu menyelesaikan program, meningkatkan mutu layanan, dan menjaga kesinambungan operasional. Sebaliknya, kegagalan PBJ berdampak pada keterlambatan program, pemborosan anggaran, bahkan gangguan layanan publik.

Secara fungsional, PBJ berperan sebagai penghubung antara perencanaan strategis (yang menetapkan tujuan dan target program) dan realisasi di lapangan. Perencanaan tanpa kemampuan PBJ yang mumpuni akan sulit diwujudkan; sebaliknya, kemampuan PBJ yang baik tidak akan optimal tanpa arah strategi yang jelas. Oleh karena itu, integrasi antara unit perencanaan, pengadaan, dan keuangan menjadi kunci. Hal ini mencakup sinkronisasi waktu tender dengan siklus anggaran, penetapan indikator kinerja pengadaan yang relevan, serta pengalokasian sumber daya agar proses procurement mampu mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi.

PBJ juga mempengaruhi aspek kepatuhan dan risiko reputasi instansi. Pengadaan yang tidak transparan, spesifikasi berlebihan, atau conflict of interest dapat menimbulkan temuan audit, litigasi, dan penurunan kepercayaan publik. Sebaliknya, praktik pengadaan yang etis memperkuat legitimasi penggunaan anggaran dan memudahkan akses ke sumber pembiayaan eksternal (mis. donor). Lebih lanjut, PBJ yang mendorong pembangunan kapasitas lokal dan pemberdayaan UMKM dapat memberikan dampak sosial ekonomi jangka panjang, selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Dari perspektif kinerja, PBJ harus dilihat bukan sekadar aktivitas administratif melainkan proses strategis yang mendukung outcome instansi. Oleh karena itu, penilaian kinerja PBJ harus melampaui aspek kepatuhan teknis dan memasukkan metrik hasil (outcome) seperti waktu realisasi proyek, kualitas output yang berdampak pada layanan akhir, dan tingkat pemanfaatan aset. Peran PBJ yang strategis ini menuntut penguatan kapasitas SDM, sistem informasi, dan koordinasi lintas unit agar pengadaan berkontribusi signifikan terhadap kinerja instansi secara keseluruhan.

Indikator Kinerja PBJ yang Relevan dan Terukur

Mengukur kinerja PBJ memerlukan indikator yang jelas, relevan, dan mudah diverifikasi. Indikator harus mencakup aspek efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kualitas, dan dampak. Berikut sejumlah indikator kunci (KPI) yang umum dipakai beserta penjelasan pengukuran dan kegunaannya:

Siklus Waktu Pengadaan (Procurement Cycle Time)
- Mengukur rata-rata waktu dari inisiasi paket (RKA/TOR) hingga penandatanganan kontrak. Indikator ini penting untuk melihat efisiensi proses dan kemampuan unit pengadaan merespons kebutuhan. Target dapat dibagi menurut jenis paket (barang, jasa, konstruksi).
Persentase Pengadaan Tepat Waktu Delivery/Completion
- Mengukur proporsi paket yang selesai sesuai jadwal kontrak. Menilai kemampuan manajemen kontrak dan kinerja penyedia. Kegagalan delivery berdampak pada program dan pelayanan.
Rata-rata Deviasi Harga (Realized Price vs HPS)
- Memeriksa sejauh mana harga kontrak menyimpang dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Deviasi negatif besar mengindikasikan potensi ineffisiensi atau underpricing; deviasi positif berisiko pemborosan.
Tingkat Kepatuhan Administratif
- Persentase paket yang memenuhi seluruh persyaratan administratif (dokumen tender lengkap, jaminan, kontrak, BAST). Indikator penting bagi audit readiness.
Jumlah Temuan Audit per Tahun (Severity-weighted)
- Menilai kualitas compliance dan tata kelola. Tidak hanya menghitung jumlah temuan tetapi juga bobot keparahan dampak fiskal atau legal.
Tingkat Pengaduan dan Sanggahan (Complaints/Safeguards)
- Jumlah sanggahan yang diajukan dan diselesaikan. Tinggi tingkat sanggahan bisa menunjukan ketidaktepatan dokumen atau ketidakadilan proses.
Kualitas Output (Acceptance Rate / Defect Rate)
- Persentase deliverables yang diterima tanpa revisi besar versus yang gagal uji mutu. Relevan untuk monitoring kualitas hasil kerja.
Value-for-Money & Life-Cycle Costing Metrics
- Pengukuran yang lebih maju melihat total biaya kepemilikan (total cost of ownership) dan manfaat jangka panjang dibandingkan pilihan lain.
Partisipasi UMKM / Local Content
- Persentase nilai kontrak yang dilaksanakan oleh UMKM lokal-mengukur kontribusi pengadaan terhadap pembangunan ekonomi lokal.
Tingkat Kepuasan Pengguna Akhir
- Survei pengguna layanan (mis. unit teknis, sekolah, puskesmas) terkait kualitas barang/jasa yang diterima. Menilai dampak pengadaan ke pemangku kepentingan internal.

Setiap indikator memerlukan definisi operasional yang jelas (definisi numerator & denominator), frekuensi pelaporan, sumber data, dan tingkat verifikasi. Misalnya, siklus waktu dihitung dalam hari kerja dari tanggal pengajuan TOR hingga penandatanganan kontrak; HPS harus didokumentasikan dengan sumber pasar yang valid; tingkat kepatuhan didukung oleh checklist audit. Dengan indikator terstandardisasi, manajemen dapat melakukan benchmarking antar unit, mengidentifikasi problem area, dan menetapkan rencana perbaikan berbasis bukti.

Pengukuran dan Metodologi Laporan Kinerja PBJ

Penyusunan laporan kinerja PBJ yang berkualitas memerlukan metodologi pengukuran yang transparan, data-driven, dan dapat diaudit. Proses pengukuran terbagi ke dalam beberapa langkah: definisi indikator, pengumpulan data, validasi/cleansing data, analisis, penulisan narasi, dan verifikasi akhir. Beberapa prinsip metodologis yang perlu diterapkan adalah keterukuran, konsistensi antar periode, dan ketersediaan bukti pendukung.

Definisi dan Standarisasi Indikator
Setiap indikator harus memiliki definisi operasional tertulis. Misalnya, apa yang dihitung sebagai “package completed on time”: apakah berdasarkan tanggal BAST atau tanggal penyelesaian yang dicatat oleh kontraktor? Standarisasi mencegah interpretasi berbeda antar unit. Selain itu, tetapkan level granular-apakah indikator dilaporkan per paket, per program, atau agregat instansi-sesuai kebutuhan pengguna laporan.
Sumber Data dan Sistem Pengumpulan
Data PBJ berasal dari sistem e-procurement, kontrak manajemen, laporan progress kontrak, serta laporan keuangan. Penting menautkan data antar-sistem (mis. e-procurement dengan SAKTI/ERP) untuk memudahkan reconciliation. Pengumpulan manual harus diminimalkan karena rawan human error; sebaliknya gunakan ekstraksi data otomatis dan dashboard untuk real-time monitoring.
Validasi Data dan Audit Trail
Setiap angka dalam laporan harus dapat dirujuk ke dokumen primer: TOR, HPS, Nego, kontrak, BAST, faktur, dan berita acara serah terima. Validasi melibatkan cross-check antar-sumber, sampling dokumen, dan pemeriksaan logic (mis. kontrak tidak boleh bernilai negatif). Audit trail digital memudahkan auditor mengakses bukti tanpa hambatan.
Analisis Tren dan Penyebab Akar (Root Cause Analysis)
Laporan kinerja ideal tidak hanya menampilkan angka tetapi juga analisis tren (year-on-year), pemetaan penyebab deviasi, dan rekomendasi tindakan korektif. Analisis harus memisahkan isu satu-off (mis. bencana) dari masalah struktural (mis. kapasitas perencana). Gunakan teknik seperti Pareto analysis untuk memprioritaskan perbaikan.
Pengungkapan dan Narasi Kebijakan
Laporan harus menyertakan narasi ringkas yang menjelaskan konteks-mis. perubahan regulasi, program besar yang mempengaruhi volume tender, atau kebijakan percepatan pengadaan. Narasi membantu pemangku kepentingan memahami mengapa indikator bergerak dan apa langkah yang diambil.
Frekuensi dan Audience
Tentukan frekuensi laporan (bulanan untuk monitoring operasional, triwulan untuk manajemen, tahunan untuk laporan kinerja instansi). Audience berbeda memerlukan format yang berbeda: dashboard ringkas untuk pimpinan, laporan audit lengkap untuk auditor, dan ringkasan publik untuk transparansi kepada masyarakat.

Dengan metodologi yang jelas dan berbasis data, laporan kinerja PBJ menjadi alat manajemen yang berguna-memfasilitasi pengambilan keputusan, perbaikan berkelanjutan, dan akuntabilitas publik.

Integrasi PBJ ke dalam Renstra, RKAKL, dan Laporan Kinerja Instansi

Agar PBJ berkontribusi nyata terhadap kinerja instansi, proses pengadaan harus terintegrasi dari tahap perencanaan strategis hingga pelaporan. Integrasi ini meliputi penyelarasan tujuan program, penjabaran indikator kinerja, alokasi anggaran, dan monitoring pelaksanaan.

Perencanaan Strategis (Renstra)
Renstra menetapkan visi, misi, tujuan, serta indikator kinerja utama jangka menengah. PBJ perlu dipetakan sebagai salah satu enabler program-mis. pengadaan ambulans untuk layanan kesehatan harus terhubung ke target cakupan layanan. Dengan penautan ini, evaluasi kinerja PBJ tidak berdiri sendiri tetapi mengukur kontribusi terhadap rencana strategis.
RKA/RKAKL dan Penganggaran
Rencana kerja dan anggaran harus memuat paket pengadaan yang realistik dengan asumsi anggaran dan jadwal. Keterlambatan penyusunan dokumen HPS atau ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kebutuhan menyebabkan kegagalan realisasi. Praktik baik adalah menyusun rencana pengadaan tahunan (procurement plan) yang disinkronkan dengan RKA sehingga tender dapat direncanakan lebih awal.
Laporan Kinerja Instansi (LAKIP / LKJIP / Laporan Tahunan)
Laporan kinerja instansi harus memasukkan indikator PBJ sebagai bagian dari indikator output dan outcome. Misalnya, indikator “persentase proyek infrastruktur selesai tepat waktu” dijadikan sub-indikator target. Penempatan indikator PBJ di LAKIP membuat pengadaan menjadi perhatian pimpinan dan memotivasi perbaikan proses.
Sistem Monitoring Terpadu
Integrasi memerlukan sistem informasi terintegrasi: e-procurement, ERP, dan aplikasi performance management. Data harus mengalir dari tahap perencanaan (procurement plan) ke pelaksanaan (kontrak) hingga pelaporan (dashboard kinerja). Integrasi memungkinkan analisis holistik seperti berapa banyak paket yang mendukung pencapaian IKU tertentu.
Koordinasi Lintas Unit
Sukses integrasi bergantung pada koordinasi: unit perencanaan, pengadaan, keuangan, dan pelaksana program harus berkomunikasi rutin. Mechanism seperti procurement committee atau steering committee membantu menyelesaikan konflik prioritas dan memastikan konsistensi kebijakan.

Dengan integrasi yang baik, PBJ tidak hanya menghabiskan anggaran tetapi menjadi mesin pencapaian strategi: setiap rupiah pengadaan dapat dipertautkan ke hasil yang terukur dan dilaporkan dalam laporan kinerja instansi.

Sistem Informasi, Digitalisasi, dan Peran Data dalam Pelaporan PBJ

Digitalisasi proses pengadaan (e-procurement) dan pemanfaatan data analytics membawa perubahan signifikan pada pengukuran kinerja PBJ. Sistem informasi yang terintegrasi mempercepat aliran data, meningkatkan transparansi, dan memudahkan audit.

E-Procurement sebagai Sumber Data Primer
Sistem e-procurement menyediakan data otomatis: jadwal tender, peserta, nilai penawaran, dokumen evaluasi, pengumuman pemenang, serta kontrak digital. Dengan integrasi ke sistem keuangan, proses pembayaran dapat ditelusuri hingga bukti transaksi. Hal ini mengurangi pekerjaan administratif dan meminimalkan manipulasi dokumen.
Dashboard dan KPI Real-Time
Pemanfaatan dashboard interaktif memungkinkan pimpinan memantau KPI PBJ secara real-time: paket terancam keterlambatan, nilai kontrak per unit, dan tingkat kepatuhan administrasi. Dashboard membantu deteksi dini masalah sehingga tindakan korektif bisa lebih cepat.
Data Analytics untuk Deteksi Anomali dan Pengambilan Keputusan
Teknik analytics seperti anomaly detection, supplier risk scoring, dan trend analysis memungkinkan unit pengadaan menemukan pola mencurigakan (mis. clustering pemenang, harga outlier). Analytics juga mendukung keputusan strategis, mis. menentukan strategi sourcing atau mengoptimalkan kategori pengadaan.
Data Quality & Governance
Kualitas data menjadi isu penting-data yang tidak lengkap atau tidak standar menghambat analisis. Oleh sebab itu dibutuhkan governance: definisi metadata, standar input, dan kontrol akses. Data governance memastikan bahwa data PBJ dapat dipercaya dan digunakan untuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Integrasi dengan Sistem Kinerja Instansi
Linkage antara e-procurement dan performance management systems memungkinkan penautan paket pengadaan ke IKU. Dengan demikian, laporan kinerja instansi bisa menampilkan dampak konkret PBJ pada target strategis.

Digitalisasi bukan sekadar teknologi; ia menuntut perubahan proses, pelatihan SDM, dan investasi infrastruktur. Namun manfaatnya besar: efisiensi, transparansi, dan kualitas laporan kinerja PBJ yang lebih tinggi.

Pengendalian, Audit, dan Tata Kelola untuk Menjamin Kualitas Laporan PBJ

Pengendalian internal dan audit adalah tulang punggung keandalan laporan PBJ. Tanpa kontrol yang memadai, data yang dilaporkan mudah disalahartikan atau dimanipulasi. Oleh karena itu, perlu dibangun arsitektur pengendalian yang kuat.

Pengendalian Internal
Mencakup segregation of duties (pemisahan tugas antara penyusun RKS, evaluator, dan penyetuju), approval workflows di sistem elektronik, kontrol atas perubahan dokumen, dan checklist verifikasi sebelum pembayaran. Pengendalian juga termasuk standard operating procedures (SOP) yang jelas untuk setiap proses pengadaan.
Audit Internal & Eksternal
Inspektorat dan auditor internal harus melakukan audit berkala-compliance audit, performance audit, dan audit forensik bila diperlukan. Hasil audit menjadi input untuk perbaikan proses dan perbaikan laporan. Auditor eksternal (BPK, auditor independen) memberikan assurance independen terhadap laporan kinerja instansi yang mencakup PBJ.
Quality Assurance pada Pelaporan
Sebelum diterbitkan, laporan PBJ harus melalui quality review: verifikasi data, sampling dokumen, dan pemeriksaan konsistensi antar indikator. Proses QA ini dapat dilakukan oleh unit berbeda agar independen.
Whistleblowing dan Pelaporan Ketidakwajaran
Mekanisme pengaduan publik dan whistleblowing membantu menemukan isu yang tidak terdeteksi audit rutin. Laporan harus ditindaklanjuti dan hasilnya diintegrasikan ke dalam perbaikan sistem.
Transparansi Publik dan Akuntabilitas
Mempublikasikan ringkasan laporan kinerja PBJ dan daftar pemenang kontrak meningkatkan akuntabilitas. Keterbukaan bisa mengurangi praktik kolusi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Tata kelola yang baik menggabungkan pengendalian operasional, audit berkala, serta mekanisme penegakan sanksi dan perbaikan. Hanya dengan struktur semacam ini laporan PBJ dapat diandalkan sebagai alat manajemen.

Dampak PBJ terhadap Outcome Publik dan Pengukuran Dampak

Akhirnya, penting menilai bagaimana PBJ berkontribusi pada hasil akhir yang menyentuh publik-mis. peningkatan akses layanan kesehatan, kualitas pendidikan, keselamatan jalan, atau penyediaan air bersih. Pengukuran outcome lebih kompleks dibanding output, namun esensial untuk menilai efektifitas pengadaan.

Perbedaan Output vs Outcome
Output adalah barang/jasa yang diserahkan (mis. 10 unit komputer, 1 jembatan selesai). Outcome adalah perubahan yang dihasilkan (mis. peningkatan akses layanan online, pengurangan waktu tempuh, pengalaman belajar meningkat). Laporan kinerja instansi hendaknya menautkan paket pengadaan ke outcome yang relevan melalui indikator terukur.
Metode Pengukuran Dampak
Gunakan mixed-methods: data kuantitatif (survei, statistik layanan), dan kualitatif (wawancara pengguna, studi kasus). Untuk proyek infrastruktur, lakukan baseline dan endline studies untuk mengukur perubahan. Life-cycle monitoring juga membantu menilai keberlanjutan manfaat.
Attribution vs Contribution
Sering sulit memastikan pengadaan menyebabkan outcome secara langsung (attribution). Oleh karena itu fokus pada contribution-bagaimana pengadaan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada hasil. Gunakan theory of change untuk memetakan asumsi dan jalur kontribusi.
Contoh Pengukuran
- Pengadaan ambulans → outcome: penurunan waktu respons darurat; indikator: rata-rata waktu mobilisasi medis.
- Pengadaan modul pembelajaran digital → outcome: peningkatan skor ujian; indikator: peningkatan rata-rata nilai sebelum/ sesudah implementasi.
- Pengadaan rehabilitasi jalan → outcome: pengurangan biaya logistik daerah; indikator: penurunan biaya angkut per ton/km.
Keterkaitan dengan Laporan Kinerja
Laporan kinerja harus menyajikan narasi kontribusi PBJ pada outcome, bukan hanya angka output. Ini menaikkan kualitas laporan dari sekadar administratif menjadi evaluatif-berguna bagi pengambilan keputusan program dan kebijakan.

Tantangan dan Rekomendasi untuk Meningkatkan Kinerja PBJ dan Laporan Kinerja Instansi

Meskipun banyak organisasi telah meningkatkan mekanisme PBJ, tantangan praktis masih ada. Berikut beberapa tantangan umum serta rekomendasi solusi:

Tantangan Utama

Data terfragmentasi dan kualitas rendah.
Kapasitas SDM pengadaan dan manajemen kontrak yang belum merata.
Keterlambatan sinkronisasi perencanaan dan anggaran.
Risiko korupsi dan konflik kepentingan.
Kurangnya fokus pada outcome dalam perencanaan pengadaan.

Rekomendasi

Standarisasi Indikator dan Data Governance: Buat definisi indikator PBJ nasional/instansi dan tata kelola data agar laporan konsisten dan dapat dibandingkan.
Investasi pada Sistem Terintegrasi: Integrasikan e-procurement, ERP, dan performance management untuk aliran data yang mulus.
Capacity Building: Program pelatihan berjenjang-perencanaan, HPS, evaluasi, manajemen kontrak-ditambah coaching on-the-job.
Penguatan Pengendalian dan Audit: Perkuat unit audit internal, lakukan audit kinerja secara berkala, dan tindaklanjuti rekomendasi audit secara sistematis.
Fokus pada Outcome: Gunakan theory of change saat merancang paket pengadaan dan sertakan indikator outcome di TOR.
Transparansi dan Partisipasi Publik: Publikasikan ringkasan kontrak dan indikator kinerja, sediakan saluran pengaduan publik.
Kolaborasi Lintas Unit: Bentuk procurement steering committee untuk sinkronisasi perencanaan lintas unit.
Pemanfaatan Data Analytics: Gunakan analytics untuk deteksi anomali, supplier risk scoring, dan optimasi kategori pengadaan.

Implementasi rekomendasi memerlukan komitmen pimpinan, anggaran untuk digitalisasi dan pelatihan, serta perubahan budaya organisasi. Namun manfaatnya signifikan: laporan kinerja yang akurat, pengadaan lebih efisien, dan outcome layanan publik yang lebih baik.

Kesimpulan

Kinerja PBJ adalah indikator penting dalam menilai kapabilitas instansi pemerintah untuk merealisasikan program dan memberikan layanan publik yang bermakna. Pelaporan kinerja PBJ yang baik tidak hanya menyajikan data output administratif, tetapi juga mengukur efektivitas proses pengadaan terhadap outcome yang relevan. Untuk itu diperlukan indikator yang jelas, metodologi pengukuran yang solid, sistem informasi terintegrasi, dan tata kelola yang kuat-termasuk pengendalian internal, audit, serta mekanisme transparansi dan pelaporan publik.

Integrasi PBJ ke dalam renstra, RKA, dan laporan kinerja instansi memastikan bahwa setiap paket pengadaan memiliki tujuan yang terukur dan memberi kontribusi nyata pada target strategis. Digitalisasi dan pemanfaatan data analytics mempercepat monitoring dan meningkatkan kualitas laporan, sementara capacity building mendorong profesionalisme SDM pengadaan. Tantangan seperti data terfragmentasi, kapasitas yang tidak merata, dan risiko korupsi dapat diatasi melalui standardisasi, pengawasan yang ketat, dan penerapan best practices.

Akhirnya, peningkatan kinerja PBJ dan kualitas laporan kinerja instansi bukan sekadar soal kepatuhan administratif, tetapi investasi strategis yang meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas layanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Dengan komitmen manajemen, penguatan sistem dan SDM, serta fokus pada outcome, pengadaan dapat menjadi motor pencapaian tujuan pembangunan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.