Sejak pemerintah menggaungkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan digitalisasi birokrasi, sistem pengadaan barang/jasa (PBJ) di tingkat daerah mengalami pergeseran paradigma yang sangat masif. Salah satu instrumen yang paling dielu-elukan sebagai pahlawan baru ekonomi daerah adalah e-Katalog Lokal. Kebijakan ini lahir dengan sebuah niat mulia yang sangat populis: memotong jalur birokrasi tender yang rumit dan menggelar karpet merah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pelosok daerah agar bisa langsung berjualan ke pemerintah daerah (Pemda) masing-masing.
Secara konsep di atas kertas, e-Katalog Lokal adalah sebuah ekosistem ideal. Bayangkan, seorang pengrajin mebel lokal di kabupaten, pemilik warung makan katering, atau penjahit seragam sekolah kini tidak perlu lagi pusing memikirkan dokumen tender yang tebalnya ratusan halaman. Mereka cukup memotret produknya, mengisi deskripsi, memasukkan harga, dan menayangkannya di etalase digital LKPP laksana berjualan di marketplace atau toko daring swasta. Pemda yang membutuhkan tinggal mengeklik tombol “Beli”, dan transaksi pun terjadi secara instan (e-purchasing).
Namun, ketika visi besar dari Jakarta ini diturunkan ke realita lapangan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, romantisasi digital tersebut langsung berbenturan dengan kenyataan birokrasi yang keras. Alih-alih menjadi berkah yang menyejahterakan, e-Katalog Lokal saat ini justru sering kali memicu keluhan massal. Baik dari sisi pelaku UMKM yang merasa kebingungan, maupun dari sisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di daerah yang merasa pusing memikul beban tanggung jawab baru.
Mengapa instrumen yang niatnya membantu ini justru menciptakan keruwetan di lapangan? Di mana letak sumbatan sistemik yang membuatnya terasa membingungkan? Mari kita bedah problematika ini secara mendalam, jujur, dan solutif.
1. Dari Sisi UMKM: Gagap Teknologi, Labirin Akun, dan Teror Modal
Bagi pelaku UMKM di daerah, romantisasi bahwa “berjualan di e-Katalog Lokal semudah berjualan di toko daring biasa” adalah sebuah mitos besar. Ada jurang pemisah kompetensi yang sangat lebar antara realitas kapasitas UMKM dengan ekspektasi standar sistem yang dibangun oleh LKPP.
Problematika A: Proses Onboarding yang Tidak Ramah Pengguna
Toko daring swasta dirancang dengan prinsip kenyamanan pengguna (user-experience) yang sangat tinggi; siapa pun bisa membuka toko dalam waktu 5 menit bermodalkan nomor ponsel. e-Katalog Lokal tidak demikian. Untuk sekadar bisa menayangkan satu produk makanan kotak (nasi dos) di etalase lokal, seorang ibu pemilik warung katering harus melewati labirin akun yang membingungkan.
Ia harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS, mendaftar ke Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), mengurus Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), hingga memahami cara menghitung komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mandiri. Bagi pelaku UMKM yang mayoritas gagap teknologi dan tidak memiliki staf administrasi khusus, prosedur di gerbang awal ini sudah menjadi benteng tebal yang membuat mereka mundur teratur sebelum berperang.
Problematika B: Jebakan Sistem Pembayaran Belakang
Ini adalah masalah finansial yang paling sering memicu jeritan para pelaku UMKM lokal. Di toko daring swasta, ketika pembeli mengeklik “Beli”, uang akan ditransfer ke rekening penampung, dan begitu barang sampai, uang langsung cair ke dompet penjual.
Di e-Katalog Lokal, sistemnya adalah barang/jasa dikirim dulu, pembayaran diproses belakangan. Transaksi e-purchasing pemerintah tetap terikat pada mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang birokrasinya terkenal lambat di daerah.
Sebuah UMKM katering kecil yang mendapatkan pesanan 1.000 kotak nasi untuk acara kedinasan sering kali harus menalangi modal puluhan juta rupiah terlebih dahulu untuk membeli bahan baku. Ketika acara selesai, pembayaran dari kas daerah baru cair dua bulan kemudian karena alasan administrasi berkas atau kas daerah sedang kosong. Bagi usaha skala mikro, penundaan modal kerja selama berbulan-bulan seperti ini adalah vonis mati bagi perputaran arus kas harian mereka.
2. Dari Sisi PPK Daerah: Ketakutan Diperiksa dan Misteri Kewajaran Harga
Pusingnya pelaksanaan e-Katalog Lokal tidak hanya dimonopoli oleh vendor UMKM, melainkan juga dirasakan secara intens oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dinas-dinas daerah. Kebijakan ini menggeser beban tanggung jawab pemilihan penyedia dari yang semula kolektif di tangan Pokja Pemilihan, kini menjadi tanggung jawab tunggal di pundak PPK melalui sistem klik langsung.
Problematika A: Beban Menilai Kewajaran Harga
Di dalam sistem tender konvensional, kewajaran harga diuji melalui persaingan pasar yang terbuka saat vendor memasukkan penawaran. Di dalam e-Katalog Lokal, kompetisi harga itu tidak terjadi secara otomatis. Banyak produk tayang di katalog lokal dengan harga yang sengaja di-markup sangat tinggi oleh penyedia karena mereka tahu sistem ini tidak menggunakan sistem penawaran terendah.
Aturan LKPP mewajibkan PPK untuk melakukan negosiasi harga dan bertanggung jawab penuh memastikan bahwa harga yang diklik adalah harga yang wajar. Pertanyaannya: bagaimana seorang PPK dinas kesehatan atau dinas pendidikan memiliki waktu dan keahlian untuk mengaudit kewajaran harga ribuan item barang mulai dari batu bata, jasa sapu jalanan, hingga menu makan rapat? Ketika di masa depan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa harga barang yang diklik PPK ternyata lebih mahal 5% daripada harga pasar eceran di toko sebelah, PPK tersebut yang akan dituduh melakukan kelalaian yang merugikan keuangan negara. Ketakutan terhadap pemeriksaan hukum inilah yang membuat banyak PPK daerah stres dan trauma melakukan transaksi di katalog lokal.
Problematika B: Fenomena Produk “Tayang Tapi Ghaib”
Banyak Pemda yang mengejar target pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan cara memaksa sebanyak-banyaknya UMKM lokal menayangkan produk mereka di aplikasi. Hasilnya, secara statistik performa daerah tampak hebat karena ada ribuan produk lokal yang berhasil “tayang”.
Namun saat PPK ingin melakukan transaksi dan mengeklik tombol beli, realitanya produk tersebut berstatus “ghaib”. Penjualnya tidak bisa dihubungi, stoknya ternyata kosong karena UMKM tersebut sudah berganti jenis usaha, atau sang pemilik toko lupa kata sandi akun SPSE mereka. Target digitalisasi akhirnya hanya berakhir sebagai kosmetik angka di atas lembar laporan, tanpa terjadi transaksi riil yang menggerakkan ekonomi bawah.
3. Efek Samping: Masuknya “Pemain Kakap” Berbaju UMKM
Keruwetan e-Katalog Lokal semakin diperparah oleh munculnya fenomena penumpang gelap. Ketika pemerintah menutup jalur tender konvensional untuk paket-paket di bawah Rp200 juta dan mengalihkannya ke e-Katalog Lokal, para vendor-vendor besar (pemain kakap) tidak tinggal diam.
Mereka dengan cepat mendirikan perusahaan-perusahaan bayangan berbentuk CV kecil atau meminjam nama UMKM lokal untuk memasukkan produk mereka ke etalase katalog lokal. Bermodalkan modal yang kuat, tim administrasi yang profesional, dan kemampuan lobi yang canggih, produk “UMKM bentukan” milik pemain besar ini mendominasi etalase dan menyapu bersih seluruh pesanan dari dinas-dinas Pemda. UMKM lokal yang asli—yang piring jalannya ingin dibantu oleh negara—tetap saja gigit jari di sudut ruangan digital, kalah bersaing secara algoritma sistem dan kecepatan layanan dengan pemain kakap yang berbaju usaha mikro tersebut.
Mengembalikan e-Katalog Lokal ke Khittah Pemberdayaan
Kita tidak boleh membiarkan instrumen yang memiliki niat sangat mulia ini rusak di lapangan akibat kegagalan eksekusi tata kelola. Diperlukan reformasi operasional yang solutif, membumi, dan berpihak nyata pada realitas kapasitas daerah:
1. Reformat Pembayaran: Integrasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
Solusi paling instan untuk menyelamatkan arus kas UMKM lokal dari jeratan “bayar belakangan” adalah dengan mewajibkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau kartu kredit pemerintah untuk setiap transaksi e-Katalog Lokal di bawah nilai tertentu (misalnya maksimal Rp50 juta).
Begitu barang dikirim dan diterima dengan baik oleh dinas, PPK langsung menggesek KKPD di dalam sistem digital. Uang langsung cair ke rekening bank sang UMKM hari itu juga laksana transaksi di ekosistem komersial swasta. Urusan pelunasan tagihan kartu kredit tersebut menjadi urusan internal dinas dengan bank daerah, tanpa perlu membebani modal hidup pelaku usaha kecil.
2. Standarisasi Harga Acuan Daerah (Price Repository) oleh Inspektorat
Untuk menghilangkan ketakutan PPK terhadap tuduhan kemahalan harga oleh auditor BPK, Pemerintah Daerah melalui Inspektorat dan Dinas Koperasi/UMKM harus aktif menyusun dokumen Harga Acuan Regional secara berkala untuk komoditas-komoditas lokal yang sering dibelanjakan (seperti katering, ATK, bahan material dasar).
Jika harga produk yang ditayangkan UMKM di e-Katalog berada di bawah atau sama dengan harga acuan resmi daerah tersebut, maka PPK diberikan perlindungan hukum penuh (safe harbor) untuk langsung mengeklik beli tanpa perlu dihantui rasa takut bersalah di masa depan.
3. Rumah Pendampingan Katalog Lokal di Tingkat UKPBJ
Jangan biarkan UMKM berjuang sendirian di depan layar komputer menghadapi kerumitan aplikasi LKPP. Setiap Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di daerah wajib mendirikan “Klinik Pendampingan e-Katalog UMKM”. Klinik ini bertindak sebagai pusat layanan fisik di mana pelaku usaha mikro dapat datang membawa KTP dan produk mereka, lalu petugas UKPBJ yang akan membantu melakukan kurasi, pemotretan produk secara profesional, pengurusan administrasi akun, hingga membantu proses input tayang secara gratis. Digitalisasi harus difasilitasi dengan humanisasi pendampingan di dunia nyata.
Menjaga Nyala Niat Baik dengan Perbaikan Nyata
e-Katalog Lokal adalah sebuah langkah revolusioner yang berpotensi besar mengubah peta kesejahteraan masyarakat daerah jika dikelola dengan hati dan akal sehat birokrasi yang sinkron. Keluhan bahwa sistem ini “bikin pusing” adalah refleksi jujur dari lapangan yang tidak boleh direspons dengan sikap defensif oleh para pembuat kebijakan, melainkan harus dijawab dengan perbaikan fitur sistem secara berkesinambungan.
Niat baik untuk membantu UMKM tidak boleh berhenti hanya sampai pada jargon keberhasilan menayangkan produk di internet. Ia baru bisa dikatakan berhasil jika sang UMKM merasakan pesanan yang mengalir lancar, proses transaksi yang mudah, dan pembayaran yang cair tanpa penundaan waktu.
Bagi para pelaku pengadaan di daerah, mari kita dampingi pelaku usaha lokal kita dengan kesabaran. Dan bagi para pengambil kebijakan di pusat, teruslah menyempurnakan aplikasi SPSE agar semakin ramah bagi mereka yang berada di garis bawah ekonomi. Dengan sinergi dan perbaikan yang tiada henti, kita dapat mengubah e-Katalog Lokal dari instrumen yang membingungkan menjadi instrumen yang benar-benar membawa berkah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam pengadaan!
