Sektor kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di tingkat daerah. Untuk menunjang pelayanan tersebut, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang sangat besar setiap tahunnya, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH), untuk memodernisasi infrastruktur medis. Salah satu fokus utamanya adalah pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) canggih—seperti CT-Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), alat hemodialisa, hingga instrumen laboratorium mutakhir—untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Namun, realitas di lapangan sering kali menyajikan pemandangan yang ironis. Banyak alkes berharga miliaran rupiah yang dibeli dengan uang rakyat berakhir mengenaskan di sudut-sudut ruangan RSUD: tertutup kain terpal, berdebu, dan tidak pernah dioperasikan sejak hari serah terima barang. Alkes canggih tersebut bertransformasi menjadi “pajangan mahal” yang mengalami kedaluwarsa fungsi teknis sebelum sempat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mengapa siklus pemborosan ini terus berulang dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di daerah? Apa saja faktor sistemis dan celah hukum yang melatarbelakanginya?
1. Kegagalan Perencanaan
Akar masalah paling mendasar dari fenomena alkes yang menjadi pajangan adalah lemahnya tahap perencanaan pengadaan di tingkat manajemen rumah sakit dan dinas kesehatan. Pengadaan sering kali didorong oleh pendekatan supply-driven (adanya ketersediaan anggaran atau tawaran dari pihak ketiga) dibandingkan demand-driven (analisis kebutuhan riil pelayanan kesehatan masyarakat).
Minimnya Analisis Kesiapan Infrastruktur Pendukung
Banyak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di RSUD yang tergesa-gesa mengklik komoditas alkes di E-Katalog hanya karena takut anggaran mereka hangus atau terkena penalti serapan di akhir tahun anggaran. Mereka abis-abisan fokus pada pembelian alat utama, namun melupakan prasyarat ruang penempatan (site readiness).
Kasus Khas di Lapangan: Sebuah RSUD membeli mesin CT-Scan generasi terbaru bernilai belasan miliar rupiah. Begitu alat datang, rumah sakit baru menyadari bahwa ruangan yang tersedia belum dilapisi timbal (anti-radiasi) sesuai standar keselamatan nuklir (BAPETEN), atau daya listrik gedung rumah sakit tidak mencukupi untuk menghidupkan mesin tersebut.
Akibatnya, alat tersebut terpaksa disimpan di gudang selama berbulan-bulan—bahkan bertahun-tahun—menunggu anggaran renovasi ruangan atau penambahan daya listrik disetujui pada tahun anggaran berikutnya. Selama masa tunggu tersebut, masa garansi alat habis tanpa pernah diuji coba secara masif.
2. Krisis Sumber Daya Manusia (SDM) dan Operator Spesialis
Alat kesehatan modern adalah instrumen berbasis teknologi tinggi yang membutuhkan keahlian spesifik untuk mengoperasikannya. Sebuah daerah bisa saja membeli perangkat kedokteran paling mutakhir berkat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, namun uang tidak serta-merta bisa membeli kompetensi SDM dalam waktu semalam.
Banyak kasus alkes mangkrak terjadi karena daerah tidak memiliki dokter spesialis, sub-spesialis, atau radiografer dan teknisi laboratorium yang tersertifikasi untuk menjalankan alat tersebut.
- Fenomena Mutasi dan Kehilangan SDM: RSUD sempat memiliki satu-satunya dokter spesialis yang mampu mengoperasikan alat tertentu. Namun, karena sistem insentif daerah yang kurang kompetitif atau adanya mutasi struktural, dokter tersebut pindah ke rumah sakit swasta atau luar daerah. Akibatnya, alat yang ditinggalkan langsung kehilangan “nyawanya” dan menjadi pajangan.
- Klausul Pelatihan yang Mandul: Dalam dokumen kontrak pengadaan, penyedia biasanya diwajibkan memberikan pelatihan (transfer of knowledge) kepada staf RSUD. Namun, pelatihan ini sering kali dilakukan secara formalitas, singkat, dan tidak mendalam, sehingga staf lokal tetap tidak berani atau tidak kompeten mengoperasikannya secara mandiri pasca-vendor pergi.
3. Beban Biaya Pemeliharaan (Maintenance) yang Terlupakan
Sifat dari industri alat kesehatan mirip dengan industri otomotif premium; biaya kepemilikan sesungguhnya baru terasa setelah barang tersebut dibeli. Alkes canggih membutuhkan kalibrasi berkala, penggantian komponen habis pakai (consumables), dan kontrak pemeliharaan tahunan yang nilainya bisa mencapai 10% hingga 15% dari harga beli alat itu sendiri.
Banyak manajemen RSUD di daerah terjebak dalam pola pikir “bisa membeli, tidak bisa merawat”. Saat merencanakan pengadaan, mereka hanya mengalokasikan anggaran untuk pembelian unit fisik. Ketika alat mengalami kerusakan kecil setelah masa garansi satu tahun habis, rumah sakit tidak memiliki anggaran siap pakai untuk mendatangkan teknisi resmi dari agen tunggal atau membeli suku cadang impor yang mahal.
[Pengadaan Fisik Alkes] ──> Sukses Dibeli (Serapan Anggaran 100%)
│
▼ (1 Tahun Kemudian: Garansi Habis + Komponen Rusak)
[Dilema Anggaran RSUD] ──> Tidak Ada Dana Kalibrasi & Suku Cadang ──> JADI PAJANGAN
Ketika alat dibiarkan mati total tanpa perawatan, sirkuit elektronik dan sistem mekanis di dalamnya justru lebih cepat rusak akibat kelembapan udara. Alhasil, biaya perbaikan membengkak menjadi tidak rasional, dan opsi membiarkan alat tersebut menjadi pajangan dipilih sebagai jalan pintas untuk menyembunyikan masalah.
4. Praktek Pengondisian Spesifikasi dan Asimetri Informasi Vendor
Di balik masalah teknis dan operasional, lingkaran setan alkes pajangan ini juga kerap kali diwarnai oleh maladministrasi dan tindak pidana korupsi sejak proses pemilihan penyedia. Sektor alkes dikenal memiliki tingkat asimetri informasi yang sangat tinggi antara vendor pabrikan dan pihak birokrasi rumah sakit.
Oknum vendor sering kali mendekati jajaran manajemen rumah sakit atau oknum pejabat daerah jauh sebelum anggaran diketok. Mereka melakukan presentasi produk yang memukau dan menjanjikan komisi besar (kickback), namun secara halus mengunci spesifikasi teknis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) agar produk merek lain tidak bisa masuk.
Demi memenangkan produk “titipan” tersebut, PPK terkadang mengabaikan fakta bahwa alat yang dibeli sebenarnya terlalu canggih untuk tipe rumah sakit mereka (misalnya, rumah sakit tipe C daerah terpencil membeli alat spesifikasi rumah sakit tipe A rujukan nasional). Alat yang terlalu canggih ini memiliki utilitas rendah karena kasus penyakit yang ditangani di daerah tersebut tidak membutuhkan tindakan sekorporat itu, sehingga ujung-ujungnya alat jarang digunakan dan hanya berfungsi sebagai pajangan etalase prestise daerah.
Langkah Strategis Memutus Siklus Pemborosan Alkes
Mengubah alkes pajangan kembali menjadi instrumen penyelamat nyawa membutuhkan komitmen tata kelola pengadaan yang berbasis keberlanjutan (sustainable procurement):
A. Penerapan Kebijakan Kontrak Berbasis Kesiapan Total (Total Preparedness)
Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) harus melarang keras PPK melakukan klik E-Katalog atau penandatanganan kontrak alkes sebelum ada dokumen pembuktian kesiapan lokasi (site readiness verification) dan kesiapan SDM operator. Pengadaan alkes harus dipaketkan secara terintegrasi dengan pekerjaan konstruksi ruangannya dan jaminan ketersediaan daya listrik.
B. Kewajiban Kontrak Pemeliharaan Jangka Panjang (Life Cycle Costing)
Setiap pengadaan alkes dengan nilai di atas ambang batas tertentu wajib memasukkan klausul Long Term Service Agreement (LTSA) atau kontrak pemeliharaan minimal 3 hingga 5 tahun ke dalam harga pembelian awal. Dengan strategi ini, penyedia bertanggung jawab penuh untuk melakukan kalibrasi rutin, perawatan preventif, dan penyediaan suku cadang, sehingga rumah sakit tidak dibebani oleh fluktuasi biaya perawatan di tengah jalan.
C. Audit Kemanfaatan (Value for Money Audit) oleh APIP
Inspektorat Daerah (APIP) dan BPK harus menggeser fokus pemeriksaan mereka. Auditor tidak boleh hanya memeriksa apakah barangnya ada secara fisik dan harganya sesuai HPS (audit kepatuhan formal). Auditor wajib melakukan audit kemanfaatan pasca-pengadaan: Apakah alat tersebut mencatatkan jumlah pasien yang dilayani? Apakah alat tersebut menghasilkan Pendapatan Fungsional Rumah Sakit? Jika alat terbukti menganggur selama 6 bulan berturut-turut tanpa alasan kahar, hal tersebut harus dinyatakan sebagai indikasi pemborosan yang mengarah pada kerugian keuangan negara akibat kelalaian jabatan.
Kesimpulan
Uang negara yang tertanam pada deretan alat kesehatan yang menjadi pajangan di RSUD adalah potret nyata dari kegagalan tata kelola pengadaan yang mengorbankan hak-hak kesehatan publik. Sebuah alkes canggih tidak akan pernah bisa menyembuhkan pasien hanya dengan dipajang di balik pintu ruang operasi yang terkunci.
Bagi para pengambil kebijakan di daerah, pengadaan barang dan jasa tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai ritual tahunan untuk menghabiskan pagu anggaran atau mengejar serapan angka semata. Pembaca yang bijak tentu menyadari bahwa akuntabilitas tertinggi dalam pengadaan sektor kesehatan bukanlah seberapa mutakhir alat yang berhasil dibeli, melainkan seberapa besar alat tersebut mampu memangkas waktu antrean pasien, menurunkan angka kematian, dan memberikan pelayanan medis yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah.
