Bagi masyarakat awam, memenangi tender pengadaan barang dan jasa pemerintah senilai miliaran rupiah mungkin terlihat seperti memenangi lotre. Ada bayangan tentang keuntungan besar, perusahaan yang langsung meroket, dan status mentereng sebagai “rekanan kementerian.” Namun, di balik jabat tangan formal di depan kamera saat penandatanganan kontrak, terdapat sisi gelap yang jarang diungkap ke permukaan: sebuah ruang tunggu sunyi di mana kalkulator bisnis harus berkompromi dengan tuntutan terselubung dari oknum yang meminta jatah preman atau fee proyek.
Sebagai vendor yang telah bertahun-tahun menapaki kerasnya industri pengadaan, tulisan ini bukan bermaksud meruntuhkan kredibilitas institusi negara. Kita semua tahu, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas tinggi. Namun, keberadaan oknum yang menggerogoti sistem dari dalam adalah realitas pahit yang setiap hari harus kami hadapi. Praktik ini adalah “pajak tak tertulis” yang kerap kali membuat kami, para pelaku usaha, terjebak dalam lingkaran setan antara bertahan hidup atau menjaga integritas.
1. Modus Operandi: Dari Lobi Halus hingga Intimidasi Administratif
Permintaan fee proyek jarang sekali terjadi secara kasar atau terang-terangan di awal. Di era pengawasan ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), para oknum telah berevolusi menjadi sangat canggih dan menggunakan bahasa sandi yang rapi.
Pengalaman kami menunjukkan bahwa komunikasi mengenai fee biasanya dimulai setelah pengumuman pemenang tender atau saat penyusunan kontrak. Polanya beragam, mulai dari pendekatan persuasif hingga intimidasi sistematis:
- Sandi “Biaya Operasional” atau “Komitmen”: Oknum biasanya akan mendekati kami melalui pihak ketiga—bisa berupa asosiasi, perantara lepas, atau staf honorer—agar tidak ada jejak digital langsung. Kalimat yang digunakan sering kali bernada santun: “Ini untuk mengamankan jalur koordinasi di atas, Pak,” atau “Ada biaya operasional internal yang perlu dibantu agar prosesnya lancar.”
- Besaran Tarif yang Mengikat: Angka yang diminta pun sudah memiliki “tarif standar” yang tidak tertulis namun disepakati di kalangan oknum. Nilainya berkisar antara 7% hingga 15%, bahkan dalam beberapa kasus proyek penunjukan langsung (PL) atau proyek berbasis jasa konsultansi, angkanya bisa menembus 20% dari nilai pagu kontrak sebelum dipotong pajak.
- Jaminan Kelancaran Dokumen: Jika vendor mulai menunjukkan tanda-tanda enggan berkompromi, perlahan tapi pasti “rem birokrasi” akan mulai ditarik. Dokumen pencairan anggaran tiba-tiba dinyatakan kurang lengkap, proses verifikasi lapangan sengaja ditunda-tunda, atau pengujian teknis hasil pekerjaan dipersulit dengan standar yang mendadak sangat tinggi.
2. Dilema Moral di Persimpangan Jalan
Menghadapi situasi ini, vendor berada di posisi buah simalakama. Tidak ada pilihan yang benar-benar bersih dari risiko.
Jika kami menolak tuntutan tersebut secara kaku, konsekuensinya sangat nyata. Proyek yang sudah kami menangi dengan susah payah bisa dihambat proses pencairannya. Bagi pengusaha, keterlambatan pembayaran adalah pembunuh berdarah dingin bagi arus kas (cash flow). Kami memiliki kewajiban membayar utang bank (modal kerja), menggaji karyawan, dan membayar pemasok bahan baku. Ketika termin pembayaran sengaja digantung oleh oknum karena kami menolak memberi fee, perusahaan kami terancam kolaps seketika.
Sebaliknya, jika kami menerima tuntutan tersebut, kami secara sadar telah melangkahkan satu kaki ke dalam jurang hukum. Menyetujui fee proyek berarti kami harus memutar otak untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan, mencari kuitansi fiktif untuk menutupi pengeluaran tak resmi tersebut, dan yang paling mengerikan: kami dipaksa memotong kualitas pekerjaan demi menjaga margin keuntungan agar perusahaan tidak merugi.
3. Efek Domino Pengurangan Kualitas Pekerjaan
Di sinilah letak tragedi terbesar dari praktik fee proyek. Uang yang diminta oleh oknum tidak jatuh dari langit; uang itu diambil langsung dari anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan fisik atau pengadaan barang berkualitas bagi masyarakat.
Mari kita hitung secara matematis kasar. Jika sebuah proyek memiliki nilai nominal Rp 1 miliar:
- Potongan Pajak (PPN dan PPh) langsung mengurangi nilai sekitar 11,5% hingga 12%.
- Keuntungan wajar perusahaan yang sehat biasanya berada di angka 10% hingga 15%.
- Sisa anggaran untuk modal produksi fisik idealnya adalah sekitar 73%.
Namun, jika oknum meminta fee sebesar 10% di muka, maka anggaran produksi riil menyusut drastis menjadi hanya sekitar 63%. Guna menutupi lubang finansial sebesar 10% tersebut tanpa harus merugi, vendor terpaksa melakukan efisiensi ugal-ugalan di lapangan.
Jika itu proyek konstruksi jalan, ketebalan aspal dikurangi beberapa sentimeter atau kualitas semen diturunkan. Jika itu proyek pengadaan komputer sekolah, spesifikasi komponen di dalam CPU diganti dengan merek tiruan yang lebih murah. Akibatnya, barang atau infrastruktur yang dibiayai oleh uang rakyat tersebut cepat rusak dalam hitungan bulan. Pada akhirnya, ketika ada audit dari BPK atau penegak hukum karena kualitas proyek yang buruk, yang pertama kali dijadikan tersangka dan diseret ke meja hijau adalah kami, sang vendor, sementara oknum peminta fee sering kali sudah melenggang aman dengan uang jarahannya.
4. Budaya “Tahu Sama Tahu” yang Merusak Ekosistem Bisnis
Hal yang paling menyedihkan dari pengalaman menghadapi oknum ini adalah terciptanya atmosfer kompetisi yang tidak sehat. Dalam ekosistem pengadaan yang korup, kemampuan teknis, inovasi produk, dan efisiensi harga tidak lagi menjadi variabel penentu kemenangan.
Vendor yang memenangi proyek sering kali bukanlah vendor yang memiliki produk terbaik, melainkan vendor yang paling lihai melakukan lobi, paling royal memberikan gratifikasi, dan paling berani memenuhi tuntutan persentase fee tertinggi.
Kondisi ini perlahan tapi pasti membunuh semangat para pengusaha jujur, khususnya pelaku usaha muda dan kreatif yang ingin membangun bisnis berbasis meritokrasi dan profesionalisme. Banyak rekan sesama pengusaha yang akhirnya memilih mundur sepenuhnya dari pasar pemerintah dan beralih total ke sektor swasta, karena mereka enggan mengotori tangan dan dihantui ketakutan akan jerat hukum di masa depan. Akibatnya, pasar pengadaan pemerintah kekurangan pasokan vendor berkualitas dan hanya dikuasai oleh jaringan vendor “spesialis lobi” yang itu-itu saja.
5. Apa yang Harus Berubah?
Pengalaman pahit ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran. Kita tidak bisa terus-menerus menutup mata dan menganggap praktik ini sebagai “biaya pelicin” yang wajar. Perlu ada langkah konkret dari tingkat hulu hingga hilir untuk memutus rantai upeti ini:
A. Penguatan Sistem e-Purchasing dan Digitalisasi Penuh (E-Katalog)
Sistem e-Katalog yang dikembangkan oleh LKPP harus terus diperluas untuk memperkecil ruang pertemuan tatap muka antara vendor dan pejabat pengadaan. Ketika interaksi manusia dikurangi dan proses transaksi dilakukan layaknya berbelanja di platform e-commerce, ruang negosiasi bawah meja untuk menentukan fee proyek secara otomatis akan menyempit.
B. Perlindungan Hukum yang Nyata Bagi Whistleblower
Banyak vendor sebenarnya ingin melaporkan tindakan pemerasan oleh oknum ini melalui sistem pengaduan (Whistleblowing System). Namun, ketakutan akan aksi balas dendam berupa blacklisting (masuk daftar hitam) terselubung membuat kami memilih diam. Pemerintah harus menjamin keamanan data pelapor dan memastikan bahwa vendor yang berani melapor tidak akan dipersulit dalam tender-tender berikutnya di seluruh instansi.
C. Transparansi Dokumen Pencairan Anggaran
Keterlambatan pencairan termin adalah senjata utama oknum untuk memeras vendor. Oleh karena itu, proses pelacakan dokumen pencairan anggaran harus dibuat transparan secara digital—mirip dengan pelacakan paket ekspedisi. Jika sebuah dokumen mandek di meja seorang pejabat selama lebih dari batas waktu yang ditentukan tanpa alasan yang jelas, sistem harus memberikan notifikasi otomatis kepada pihak Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan mendadak.
Memulihkan Harkat Vendor Sebagai Mitra Pembangunan
Vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah bukanlah sapi perah yang bisa diperas setiap kali anggaran negara cair. Kami adalah penggerak roda ekonomi, penyedia lapangan kerja, dan mitra strategis yang menerjemahkan cetak biru pembangunan pemerintah menjadi wujud fisik yang bisa dinikmati masyarakat.
Membiarkan praktik permintaan fee proyek terus tumbuh subur sama saja dengan membiarkan kualitas fasilitas publik di negara ini terus merosot. Sudah saatnya ada keberanian kolektif untuk membersihkan ekosistem pengadaan dari mentalitas upeti. Kami merindukan sebuah masa di mana kami bisa memenangi proyek murni karena kualitas produk kami yang unggul, mengeksekusinya dengan bangga tanpa rasa takut diperas, dan tidur dengan nyenyak di malam hari karena tahu bahwa setiap rupiah dari keringat kami didapatkan dengan cara yang halal dan terhormat.
