Dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, pemecahan paket pekerjaan merupakan salah satu isu krusial yang paling sering menjadi sorotan auditor internal, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Aparat Penegak Hukum. Secara normatif, perencanaan pengadaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta mendorong persaingan usaha yang sehat. Namun dalam praktik di lapangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran kerap kali dihadapkan pada dorongan atau tekanan untuk membagi satu paket pekerjaan besar menjadi beberapa paket pekerjaan bernilai kecil.
Tindakan memecah paket pekerjaan menjadi paket-paket kecil dengan nilai di bawah batas ambang tender—umumnya agar dapat dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung atau E-Purchasing tanpa proses tender terbuka—secara tegas dilarang oleh regulasi pengadaan barang dan jasa. Larangan ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan prinsip dasar dalam mencegah persekongkolan, penunjukan langsung ilegal, serta penghindaran proses kompetisi yang adil. Menghindari pemecahan paket yang bertentangan dengan aturan membutuhkan pemahaman mendasar mengenai batasan hukum, kriteria penggabungan paket yang sah, serta strategi perencanaan anggaran yang akuntabel sejak awal tahun.
Larangan Dan Bentuk Pemecahan Paket Dalam Regulasi Pengadaan
Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara eksplisit melarang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, maupun Pejabat Pembuat Komitmen memecah paket pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghentikan atau menghindari kewajiban pelaksanaan tender terbuka. Pemecahan paket yang dilarang terjadi apabila beberapa pekerjaan yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem, memiliki sifat, lokasi, dan waktu pelaksanaan yang sama, deliberately dipisahkan menjadi paket pengadaan langsung demi menunjuk vendor tertentu secara sepihak.
Meskipun demikian, regulasi pengadaan tidak serta-merta melarang seluruh bentuk pemisahan paket. Pemecahan paket diperbolehkan apabila didasarkan pada alasan teknis yang obyektif, pertimbangan geografis, keberpihakan pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK), atau kesiapan lahan. Kunci pendorong yang membedakan pemecahan paket yang sah dengan yang melanggar aturan terletak pada maksud dan tujuan tindakan tersebut: apakah dilakukan atas dasar efisiensi dan pertimbangan teknis rasional, ataukah bertujuan untuk menghindari proses tender yang kompetitif.
Pemetaan Kategori Pemecahan Paket Dan Parameter Evaluasi Auditor
| Bentuk Pemecahan Paket | Parameter Kondisi Riil Di Lapangan | Implikasi Dan Penilaian Auditor | Tindakan Yang Seharusnya Dilakukan |
| Pemecahan Paket Infrastruktur Fisik | Memecah pembangunan jalan satu ruas menjadi 5 paket pengadaan langsung di bawah nilai batas lelang | Dikatagorikan sebagai larangan pemecahan paket untuk menghindari tender terbuka | Menggabungkan seluruh volume pekerjaan jalan dalam satu paket tender terbuka |
| Pemecahan Pengadaan Barang Sejenis | Membeli peralatan kantor sejenis secara berulang pada waktu berdekatan dengan pengadaan langsung | Penghindaran lelang dan penyalahgunaan kewenangan dalam penganggaran | Melakukan pengkonsolidasian kebutuhan barang sejenis dalam satu periode pengadaan |
| Pemecahan Atas Dasar Alasan Geografis | Memisahkan paket pembangunan sekolah di beberapa pulau atau kecamatan terpisah | Sah secara hukum apabila didukung kajian aksesibilitas dan efisiensi logistik | Menyusun Berita Acara Justifikasi Teknis pertimbangan geografis secara rinci |
| Pemecahan Untuk Alokasi Usaha Kecil | Memecah porsi pekerjaan besar agar dapat dikerjakan oleh kualifikasi Usaha Mikro dan Kecil | Sah menurut aturan selama tidak bertujuan menghindari transparansi | Mengalokasikan paket secara resmi sesuai ketentuan porsi UMK dalam aturan Perpres |
Parameter Pembeda Pemecahan Paket Sah Dan Pelanggaran Aturan
| Indikator Penilaian | Pemecahan Paket Yang Dilarang (Melanggar Aturan) | Pemecahan / Pemisahan Paket Yang Sah (Sesuai Aturan) |
| Motif Dan Tujuan Utama | Menghindari proses tender/lelang agar dapat menunjuk vendor tertentu | Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan pada pelaku usaha kecil |
| Kesatuan Fisik Dan Lokasi | Pekerjaan berada di lokasi sama, waktu sama, dan merupakan satu kesatuan fungsi | Pekerjaan berada di lokasi geografis terpisah dengan kendala logistik berbeda |
| Keterkaitan Karakterisik Teknis | Menggunakan spesifikasi dan jenis pekerjaan yang homogen dan saling bergantung | Membutuhkan keahlian atau spesialisasi teknis yang berbeda secara signifikan |
| Dokumen Pendukung | Tidak memiliki kajian teknis; HPS sengaja dipotong di bawah batas ambang lelang | Memiliki Berita Acara Justifikasi Teknis dan Dokumen Perencanaan yang disahkan |
| Respon Saat Audit BPK / APIP | Dikenakan temuan pelanggaran prosedur dan risiko indikasi persekongkolan | Mampu membuktikan efisiensi anggaran dan keberlanjutan fungsi pekerjaan |
Prosedur Konsolidasi Pengadaan Dan Alur Perencanaan
| Tahapan Perencanaan | Tindakan Teknis PPK Dan Pengguna Anggaran | Dokumen Pendukung Yang Wajib Diterbitkan |
| Identifikasi Kebutuhan Rencana Kerja | Mengidentifikasi seluruh kebutuhan barang/jasa sejenis di lingkungan Perangkat Daerah | Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan RKA-SKPD |
| Analisis Pengelompokan Paket | Mengelompokkan pekerjaan sejenis yang memiliki lokasi dan waktu pelaksanaan sama | Lembar Analisis Pengelompokan Paket dan Kajian Konsolidasi Pengadaan |
| Pengumuman RUP Terkonsolidasi | Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan secara terbuka di aplikasi SiRUP LKPP | Tayangan RUP Terkonsolidasi pada Portal Pengadaan Nasional / SiRUP |
| Penyusunan Dokumen Persiapan | Menyusun HPS, KAK, dan Spesifikasi Teknis untuk satu paket gabungan hasil konsolidasi | Berita Acara Penetapan HPS dan Dokumen Spesifikasi Teknis Tergabung |
| Pelaksanaan Pemilihan Penyedia | Mendorong proses tender terbuka atau E-Purchasing Paket Konsolidasi secara transparan | Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dari Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan |
Tata Cara Penanganan Kesalahan Dan Mitigasi Risiko Hukum
Untuk mencegah terjadinya praktik pemecahan paket yang bertentangan dengan aturan, Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip Konsolidasi Pengadaan sejak tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen wajib mencermati setiap rincian belanja barang dan jasa agar barang atau pekerjaan fisik yang bersifat homogen tidak tersebar ke dalam anggaran-anggaran kecil yang terpisah. Konsolidasi pengadaan tidak hanya mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga meningkatkan daya tawar pemerintah daerah (bargaining power) sehingga diperoleh harga yang lebih efisien melalui skema economies of scale.
Apabila dalam kondisi tertentu pemisahan paket pekerjaan memang harus dilakukan—seperti karena alasan kondisi darurat, perbedaan sifat teknis yang mendasar, atau lokasi yang sangat berjauhan—PPK wajib menyusun Berita Acara Justifikasi Teknis sebelum dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan di aplikasi SiRUP. Berita acara ini harus memuat alasan obyektif, analisis logistik, serta persetujuan resmi dari Pengguna Anggaran. Inspektorat Daerah melalui proses reviu RUP perlu melakukan penyaringan awal untuk mendeteksi indikasi pemecahan paket ilegal sebelum proses pemilihan penyedia dimulai. Dengan kepatuhan penuh pada prinsip konsolidasi pengadaan dan transparansi perencanaan, instansi pemerintah daerah dapat terhindar dari jerat hukum serta menciptakan tata kelola pengadaan yang bersih dan akuntabel.
