Evaluasi Penyedia Berdasarkan Aspek Lingkungan

II. Landasan Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Sustainable Procurement: Integrasi Nilai Lingkungan dalam Proses Pengadaan

Sustainable procurement (pengadaan berkelanjutan) merupakan pendekatan strategis dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya mengejar efisiensi biaya dan kualitas teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam seluruh siklus hidup produk. Menurut definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNEP (United Nations Environment Programme), sustainable procurement harus memastikan bahwa pilihan barang/jasa tidak merusak lingkungan, mendukung ekonomi lokal, dan menjamin keadilan sosial.

Aspek lingkungan dalam sustainable procurement meliputi penggunaan bahan baku terbarukan, efisiensi energi, pengurangan limbah dan emisi, serta keberadaan sistem daur ulang. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan komitmen nasional terhadap pembangunan rendah karbon dan Net-Zero Emission pada 2060. Dengan menerapkan prinsip ini, pengadaan tidak lagi menjadi kegiatan administratif belaka, melainkan alat untuk mendorong transformasi industri dan perilaku konsumsi ke arah yang lebih berkelanjutan.

2. Triple Bottom Line: Mengukur Keberhasilan Lebih dari Sekadar Untung

Konsep Triple Bottom Line (TBL) yang diperkenalkan oleh John Elkington pada 1994 menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya diukur berdasarkan profit (laba), tetapi juga dari dua dimensi penting lainnya: people (kesejahteraan sosial) dan planet (kelestarian lingkungan). Dalam konteks evaluasi penyedia, pendekatan TBL menjadi landasan etis dan strategis.

Fokus pada “planet” dalam triple bottom line menuntut organisasi untuk mengukur dan meminimalkan dampak ekologis dari aktivitas bisnis mereka—termasuk dari produk dan layanan yang mereka beli dari penyedia. Artinya, penyedia harus dapat menunjukkan bahwa proses produksi mereka tidak merusak lingkungan, tidak menghasilkan limbah berbahaya tanpa pengelolaan, dan tidak menyebabkan emisi karbon berlebihan.

Evaluasi penyedia berbasis TBL mendorong pertumbuhan sektor yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Green Supply Chain Management: Rantai Pasok yang Lebih Bersih dan Efisien

Green Supply Chain Management (GSCM) adalah konsep modern dalam manajemen rantai pasok yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai fokus utama dalam seluruh tahapan rantai pasokan: mulai dari pemilihan bahan baku, desain produk, proses produksi, distribusi, konsumsi, hingga pembuangan akhir. GSCM berusaha mengurangi dampak lingkungan dari setiap titik dalam rantai pasok.

Penerapan GSCM dalam konteks evaluasi penyedia berarti pembeli harus mengkaji tidak hanya produk akhir yang ditawarkan, tetapi juga bagaimana penyedia mengelola sumber daya alam, memilih pemasok bahan baku, merancang sistem logistik, dan menangani produk pasca-pakai. Dengan mengevaluasi sejauh mana prinsip GSCM diadopsi penyedia, organisasi pengadaan bisa memastikan bahwa barang/jasa yang dibeli tidak menimbulkan dampak lingkungan tersembunyi yang merugikan dalam jangka panjang.

III. Pentingnya Evaluasi Aspek Lingkungan dalam Pengadaan

1. Pengendalian Emisi dan Jejak Karbon

Evaluasi aspek lingkungan dalam pengadaan memberikan dampak langsung terhadap pengendalian emisi rumah kaca. Produk atau layanan yang memiliki emisi karbon rendah selama proses produksi dan distribusi akan membantu instansi pemerintah atau organisasi swasta menurunkan jejak karbon (carbon footprint) mereka secara keseluruhan. Dalam skala besar, keputusan pengadaan yang mempertimbangkan karbon akan berkontribusi pada pencapaian target nasional pengurangan emisi, seperti NDC (Nationally Determined Contributions) Indonesia yang diamanatkan dalam Perjanjian Paris.

Sebagai contoh, penggantian kendaraan operasional berbahan bakar bensin dengan kendaraan listrik oleh penyedia dapat menurunkan emisi Scope 1 organisasi secara drastis. Dalam konteks ini, evaluasi penyedia memungkinkan organisasi memilih mitra yang tidak hanya efisien secara biaya, tetapi juga selaras dengan target dekarbonisasi jangka panjang.

2. Kepatuhan Regulasi dan Mitigasi Risiko Hukum

Lingkungan hidup telah menjadi isu hukum yang krusial. Regulasi seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menekankan tanggung jawab pelaku usaha terhadap dampak lingkungan dari aktivitasnya.

Evaluasi aspek lingkungan membantu organisasi menghindari risiko hukum yang timbul akibat bekerjasama dengan penyedia yang tidak taat aturan. Misalnya, penyedia yang membuang limbah B3 secara ilegal bisa mencemarkan lingkungan dan membuat organisasi pembeli turut bertanggung jawab secara hukum maupun reputasi. Oleh karena itu, mengevaluasi penyedia berdasarkan kepatuhan lingkungan bukan hanya soal idealisme, tetapi juga strategi mitigasi risiko yang rasional.

3. Reputasi, CSR, dan Keseimbangan Citra

Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan, organisasi yang menerapkan praktik pengadaan ramah lingkungan akan mendapatkan keunggulan reputasi yang signifikan. Kegiatan evaluasi penyedia berdasarkan aspek lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan menunjukkan komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kepercayaan pemangku kepentingan, baik masyarakat, investor, maupun lembaga internasional, akan meningkat jika mereka melihat bahwa organisasi hanya bermitra dengan penyedia yang bertanggung jawab secara ekologis. Hal ini juga memperkuat citra organisasi sebagai institusi yang visioner dan etis.

4. Efisiensi Biaya Jangka Panjang melalui Total Cost of Ownership (TCO)

Produk hijau—meskipun kadang memiliki harga beli awal yang lebih tinggi—biasanya menawarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih rendah. Misalnya, lampu LED mungkin lebih mahal dibanding lampu pijar biasa, tetapi penggunaannya lebih hemat energi dan tahan lama, sehingga dalam perhitungan TCO, biayanya justru lebih efisien.

Evaluasi penyedia yang mencakup aspek lingkungan dapat membantu organisasi melihat potensi penghematan jangka panjang dan membuat keputusan berbasis nilai menyeluruh, bukan sekadar harga satuan. Hal ini penting dalam pengadaan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran publik.

5. Pendorong Inovasi dan Transformasi Industri

Kriteria evaluasi lingkungan menciptakan tekanan pasar positif bagi penyedia untuk terus berinovasi. Ketika pemerintah atau perusahaan besar hanya membeli dari penyedia yang mematuhi standar lingkungan tertentu, maka industri akan terdorong untuk mencari solusi teknologi yang lebih bersih, hemat energi, dan berbasis sirkular.

Transformasi ini akan merembet pada peningkatan kapasitas teknis, munculnya startup hijau, dan pembentukan ekosistem industri yang lebih sehat dan berdaya saing. Evaluasi berbasis lingkungan, dengan demikian, bukan hanya strategi mitigasi, tetapi juga stimulus bagi pertumbuhan industri masa depan.

IV. Kriteria Evaluasi Penyedia Berdasarkan Aspek Lingkungan 

1. Manajemen Lingkungan Terintegrasi

• ISO 14001 dan Beyond: Sertifikasi ISO 14001 adalah indikator utama adanya sistem manajemen lingkungan. Namun, evaluasi tidak hanya berhenti pada kepemilikan sertifikat, tetapi juga implementasi nyata: apakah perusahaan rutin melakukan audit lingkungan internal, meninjau kembali target pengurangan dampak ekologis, dan melibatkan karyawan dalam budaya lingkungan?

• Komitmen Tertulis dan Aksi Nyata: Penyedia harus menunjukkan kebijakan lingkungan internal yang diturunkan dalam SOP, indikator kinerja, dan laporan tahunan. Komitmen ini bisa diperkuat dengan target kuantitatif (misalnya: mengurangi konsumsi air 20% dalam 2 tahun) dan bukti pelaksanaan.

2. Jejak Karbon dan Energi

• Life Cycle Assessment (LCA): Penilaian harus mencakup LCA yang terverifikasi, mengukur total emisi dari hulu ke hilir (cradle to grave). Penyedia dapat diminta menunjukkan perbedaan emisi produk mereka dibanding standar konvensional.

• Energy Mix: Informasi rasio penggunaan energi terbarukan dalam produksi (PLTS, biomassa, atau pembelian Renewable Energy Certificate) menjadi indikator penting efisiensi energi.

3. Pengelolaan Limbah dan Limbah B3

• Audit Limbah: Evaluasi sebaiknya menilai apakah penyedia memiliki pencatatan, pengolahan, dan pelaporan limbah secara konsisten. Bukti izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3 dan kontrak dengan pengelola resmi juga menjadi dasar penilaian.

• Inovasi Daur Ulang: Penyedia yang tidak hanya membuang tetapi mengolah limbah menjadi produk baru (contoh: limbah plastik menjadi bahan bangunan) mendapatkan skor lebih tinggi.

4. Penggunaan Material Ramah Lingkungan

• Material Preferensi: Evaluasi harus mempertimbangkan apakah produk menggunakan bahan dengan dampak rendah terhadap lingkungan seperti bambu, plastik daur ulang, atau bahan biodegradable.

• Labelisasi dan Sertifikat: Produk yang telah memiliki label ekolabel nasional (SNI Ekolabel) atau internasional (EU Flower, Blue Angel, Energy Star) menunjukkan tingkat keberlanjutan yang terverifikasi.

5. Transportasi dan Logistik Hijau

• Fleet Management: Penyedia harus menjelaskan sistem logistik mereka—apakah menggunakan kendaraan rendah emisi, konsolidasi pengiriman, dan optimasi rute untuk efisiensi BBM.

• Sistem Kemasan: Penilaian pada seberapa besar kemasan produk dapat digunakan ulang, didaur ulang, atau meminimalisasi sampah kemasan.

6. Pelaporan dan Transparansi

• Laporan Keberlanjutan: Penilaian terhadap format, frekuensi, dan kedalaman laporan lingkungan. Penyedia yang menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai GRI (Global Reporting Initiative) dianggap memiliki tingkat keterbukaan yang tinggi.

• Audit Pihak Ketiga: Audit eksternal oleh lembaga seperti SGS, TÜV, atau Sucofindo memperkuat validitas informasi dan mengurangi risiko greenwashing.

Agar evaluasi penyedia berdasarkan aspek lingkungan menjadi efektif dan adil, diperlukan pendekatan metodologis yang terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi. Tujuan utama dari metodologi ini adalah untuk menerjemahkan prinsip keberlanjutan ke dalam angka dan keputusan konkret dalam proses pengadaan. Penilaian tidak lagi hanya bergantung pada harga dan spesifikasi teknis, melainkan juga pada sejauh mana penyedia berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

1. Matriks Kriteria–Bobot: Menentukan Prioritas Lingkungan

Langkah awal dalam metode penilaian adalah menyusun matriks kriteria yang disertai bobot. Bobot mencerminkan pentingnya masing-masing aspek lingkungan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Sebagai contoh:

Bobot ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan jenis pengadaan. Misalnya, dalam pengadaan konstruksi, bobot limbah mungkin lebih tinggi. Sedangkan dalam pengadaan IT, jejak karbon dan penggunaan energi bisa lebih dominan.

2. Skala Penilaian: Dari Komitmen hingga Implementasi

Setelah menentukan kriteria dan bobot, tahap berikutnya adalah mengembangkan skala penilaian kuantitatif untuk setiap indikator. Umumnya digunakan skala 1–5 atau 1–10, di mana nilai tertinggi menunjukkan performa lingkungan terbaik. Contoh skala pada indikator ISO 14001:

• Nilai 5: Sertifikasi ISO 14001 aktif, dengan hasil audit terakhir tanpa temuan mayor.

• Nilai 3: Memiliki draft sistem manajemen lingkungan, belum tersertifikasi.

• Nilai 1: Tidak memiliki sistem manajemen lingkungan.

Contoh lain pada indikator penggunaan material daur ulang:

• 5: >75% bahan baku adalah bahan daur ulang/terbarukan.

• 3: 25–50% bahan adalah daur ulang.

• 1: Hampir seluruh bahan adalah primer dan tidak ramah lingkungan.

Penilaian juga dapat disertai catatan kualitatif atau bukti pendukung, seperti sertifikat, foto fasilitas, laporan audit, atau dokumen teknis.

3. Perhitungan Skor Total dan Threshold Kelayakan

Skor total diperoleh dengan mengalikan nilai pada masing-masing indikator dengan bobot kategori, kemudian menjumlahkan seluruh nilai tertimbang. Contoh:

• SML: Nilai 5 × Bobot 20% = 1,0

• Jejak karbon: Nilai 4 × Bobot 25% = 1,0

• Limbah: Nilai 3 × Bobot 20% = 0,6

• dst.

Total skor maksimal adalah 5,0 (pada skala 1–5) atau 10,0 (pada skala 1–10). Anda dapat menetapkan passing grade atau ambang batas minimal, misalnya:

• Skor minimal 3,5 dari 5,0 (70%) agar penyedia lolos evaluasi lingkungan.

• Skor <3,5 dinyatakan tidak memenuhi aspek lingkungan, meskipun unggul dari sisi harga.

Threshold ini penting untuk menjamin bahwa kriteria lingkungan benar-benar menjadi penentu, bukan hanya pelengkap simbolis.

4. Multi-Criteria Analysis (MCA) untuk Pengadaan Kompleks

Untuk pengadaan bernilai besar atau berdampak lingkungan tinggi, metode Multi-Criteria Analysis (MCA) seperti:

• AHP (Analytical Hierarchy Process): Menggunakan perbandingan berpasangan antar-kriteria dan menghasilkan bobot lebih presisi.

• TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution): Menghitung seberapa dekat alternatif penyedia ke “solusi ideal”.

MCA mampu menggabungkan aspek kuantitatif dan kualitatif secara lebih komprehensif, terutama saat evaluasi mencakup banyak variabel yang saling berinteraksi.

5. Panel Evaluasi Multidisiplin

Agar proses penilaian tetap objektif dan kredibel, tim penilai sebaiknya terdiri dari berbagai fungsi:

• Fungsi pengadaan: Memastikan prosedur lelang sesuai aturan.

• Fungsi teknis: Memeriksa kesesuaian teknis produk.

• Fungsi lingkungan: Menilai bukti lingkungan, LCA, ISO, dll.

• Fungsi keuangan: Mengkaji TCO dan efektivitas biaya lingkungan.

Diskusi panel juga dapat menghindari bias individu, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan penerimaan hasil evaluasi.

VI. Implementasi dalam Proses Pengadaan

Untuk menjadikan evaluasi aspek lingkungan bukan hanya wacana, tetapi bagian integral dari proses pengadaan, diperlukan perubahan sistemik di seluruh tahapan:

1. Perencanaan Kebutuhan

Pada tahap awal ini, penting untuk mengintegrasikan “Environmental Requirements” secara eksplisit dalam dokumen tender, seperti:

• Request for Proposal (RFP) atau

• Term of Reference (ToR).

Tuliskan kriteria seperti:

• Produk harus memiliki jejak karbon maksimal X CO₂e/unit.

• Harus menggunakan minimal 30% bahan daur ulang.

• Wajib memiliki ISO 14001 aktif.

Sertakan pula panduan teknis, seperti template LCA, contoh kebijakan lingkungan, dan standar referensi, agar penyedia memahami ekspektasi Anda sejak awal.

2. Riset Pasar dan Pra-Kualifikasi

Tahap ini digunakan untuk menyaring penyedia yang layak secara lingkungan, sekaligus memetakan kemampuan pasar:

• Gunakan E‑Katalog Hijau jika tersedia, untuk melihat penyedia dengan produk bersertifikat karbon rendah atau berlabel ekolabel.

• Kirimkan Request for Information (RFI) untuk mengetahui ketersediaan produk rendah emisi.

• Dalam pra-kualifikasi, minta penyedia melampirkan sertifikat ISO 14001, laporan LCA, atau kebijakan lingkungan.

Ini akan membantu menghindari penyedia yang hanya “hijau di atas kertas” saat evaluasi.

3. Evaluasi Administrasi dan Teknis

Di sinilah metode skoring yang disusun sebelumnya dijalankan. Prosesnya meliputi:

• Verifikasi semua dokumen lingkungan: sertifikat, laporan keberlanjutan, foto fasilitas, izin lingkungan, dll.

• Berikan skor lingkungan terlebih dahulu, sebelum menilai aspek harga. Jika penyedia tidak lolos passing grade lingkungan, langsung gugur.

• Gunakan metode MCA jika diperlukan, terutama untuk tender besar atau strategis.

Langkah ini menjamin bahwa aspek lingkungan menjadi bagian utama dalam seleksi, bukan formalitas semata.

4. Negosiasi dan Penandatanganan Kontrak

Kontrak adalah alat kontrol. Maka penting untuk memasukkan klausul lingkungan, seperti:

• Target kinerja: “Penyedia wajib menurunkan emisi logistik sebesar 10% dalam 1 tahun.”

• Sistem take-back: Produk habis masa pakai wajib dikembalikan oleh penyedia untuk didaur ulang.

• Laporan periodik: Misal, laporan emisi dan limbah setiap 6 bulan.

• Sanksi administratif jika tidak memenuhi target; insentif jika performa melebihi ekspektasi.

Kontrak yang kuat memastikan bahwa janji lingkungan di tahap tender benar-benar dijalankan.

5. Pemantauan dan Audit

Selama pelaksanaan kontrak, lakukan:

• Pemantauan rutin terhadap KPI lingkungan.

• Gunakan sistem ERP atau dashboard real-time untuk pelaporan jejak karbon, konsumsi energi, dan volume limbah.

• Audit lapangan atau audit pihak ketiga (SGS, Sucofindo, TUV) untuk memverifikasi kesesuaian implementasi di lapangan.

Tanpa pemantauan, seluruh proses evaluasi menjadi sia-sia.

6. Evaluasi Pasca-Implementasi

Setelah proyek selesai, lakukan evaluasi akhir:

• Hitung capaian pengurangan emisi CO₂e dibanding baseline.

• Nilai pengurangan limbah padat, efisiensi air/energi.

• Gunakan data ini untuk:

  • Menyusun laporan kinerja pengadaan hijau.

  • Meningkatkan kriteria evaluasi di masa mendatang.

  • Mengidentifikasi penyedia terbaik untuk pembelian selanjutnya.

Evaluasi pasca-implementasi juga membentuk basis data untuk benchmarking internal dan eksternal, serta memperkuat akuntabilitas publik atas pengadaan berkelanjutan.

VII. Studi Kasus: Evaluasi Lingkungan di Sektor Publik dan Swasta

1. Instansi Pemerintah Provinsi X: Transformasi Pengadaan Publik Menuju Rendah Karbon

Pemerintah Provinsi X di Indonesia merupakan pelopor dalam menerapkan prinsip evaluasi lingkungan secara menyeluruh pada proses pengadaan. Sejak 2021, instansi ini mewajibkan seluruh penyedia barang dan jasa untuk mengikuti pra-kualifikasi berbasis lingkungan sebelum dapat mengikuti tender pengadaan. Dua dokumen utama yang harus dilampirkan adalah:

• Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001)

• Ringkasan Life Cycle Assessment (LCA) untuk minimal 10 produk prioritas

Kriteria tersebut menjadi filter awal untuk memastikan hanya penyedia yang telah memiliki komitmen dan kapasitas lingkungan yang mumpuni yang dapat melanjutkan ke tahap evaluasi teknis dan harga. Hasilnya cukup signifikan: 40% dari total penyedia yang mendaftar gugur pada tahap awal karena skor lingkungan mereka berada di bawah ambang 60 poin dari skala 100.

Selama dua tahun implementasi, instansi ini mencatatkan penurunan emisi pengadaan hingga 18%, terutama melalui pengadaan produk elektronik hemat energi, kendaraan dinas listrik, dan sistem pendingin hemat listrik untuk gedung pemerintah. Program ini juga memunculkan multiplier effect—meningkatnya jumlah UKM lokal yang berinvestasi pada teknologi bersih agar memenuhi syarat tender.

2. Perusahaan Manufaktur Y: Audit Rantai Pasok untuk Emisi Scope 3

Perusahaan Y adalah pemain besar dalam industri elektronik nasional yang memproduksi peralatan komunikasi dan komputer. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi lingkungan pada Scope 3 (emisi tidak langsung di rantai pasok), mereka membentuk tim lintas fungsi (cross-functional team) yang terdiri dari procurement, quality assurance, dan divisi sustainability.

Audit dilakukan secara menyeluruh terhadap 150 pemasok komponen, khususnya pada produsen Printed Circuit Board (PCB) yang menjadi komponen inti dalam produksi. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar pemasok konvensional menghasilkan emisi tinggi dan belum memiliki sistem pengelolaan limbah elektronik.

Sebagai respons, perusahaan mengganti 30% pemasok lama dengan startup lokal yang menggunakan teknologi daur ulang PCB, menghasilkan komponen baru dari limbah elektronik. Efeknya sangat positif:

• Pengurangan emisi Scope 3 sebesar 1.200 ton CO₂e per tahun

• Biaya pengelolaan limbah turun 25% karena sebagian besar limbah dimanfaatkan kembali

• Peningkatan reputasi perusahaan, hingga mendapat kontrak ekspor dengan mitra dari Uni Eropa yang sangat selektif dalam isu lingkungan

3. Rumah Sakit Z: Standarisasi Tender Medis Ramah Lingkungan

Rumah Sakit Z, sebuah rumah sakit tipe A di Jawa Tengah, mengambil langkah terobosan dengan menyertakan aspek lingkungan sebagai 30% dari bobot total evaluasi tender untuk alat kesehatan, khususnya yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Semua vendor yang mengikuti tender wajib memiliki:

• Sistem take-back untuk alat habis pakai

• Izin pengelolaan limbah B3

• Dokumen evaluasi risiko lingkungan

Dari 15 peserta tender, hanya 6 yang memenuhi standar dan lolos ke tahap evaluasi harga. Vendor terpilih adalah produsen alat kesehatan yang menawarkan sistem logistik balik (reverse logistics), memudahkan rumah sakit mengirim limbah alat B3 kembali untuk didaur ulang secara aman.

Hasilnya:

• Limbah B3 yang sebelumnya disimpan berbulan-bulan kini terkelola secara cepat dan aman

• Rumah sakit memperoleh akreditasi rumah sakit hijau dari lembaga sertifikasi lingkungan kesehatan

• Biaya pengelolaan limbah tahunan turun 12%, dan terjadi peningkatan kepercayaan pasien terhadap RS sebagai institusi yang peduli lingkungan

VIII. Tantangan dan Mitigasi

1. Kurangnya Data dan Transparansi

Tantangan: Banyak penyedia, khususnya UMKM, tidak memiliki data jejak karbon atau dokumen LCA karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan teknis. Hal ini menyulitkan proses evaluasi yang akurat dan menyebabkan ketimpangan antara penyedia besar dan kecil.

Solusi:

• Wajibkan penyedia melampirkan ringkasan LCA dalam tender pengadaan strategis, dengan format standar yang disederhanakan.

• Dorong lembaga akreditasi seperti Sucofindo atau BSN untuk menyediakan layanan verifikasi murah atau bersubsidi.

• Bangun sistem e-procurement berbasis digital dengan fitur unggahan dokumen lingkungan yang bisa diakses publik untuk meningkatkan akuntabilitas.

2. Biaya Awal Lebih Tinggi

Tantangan: Produk dengan kinerja lingkungan yang lebih baik seringkali memiliki harga beli lebih tinggi, terutama jika melibatkan teknologi baru atau bahan baku ramah lingkungan.

Solusi:

• Gunakan Total Cost of Ownership (TCO) untuk mengukur penghematan jangka panjang dari segi pemakaian energi, pemeliharaan, dan daur ulang.

• Terapkan internal carbon pricing dalam evaluasi harga—produk dengan emisi tinggi dikenakan “biaya karbon” tambahan.

• Alokasikan green fund dari APBD/DIPA sebagai insentif harga atau subsidi selisih biaya hijau, terutama untuk sektor publik.

3. Kapasitas SDM Terbatas

Tantangan: Banyak pejabat pengadaan belum memiliki keterampilan dalam menilai dokumen LCA, laporan emisi, atau membaca indikator lingkungan.

Solusi:

• Luncurkan program pelatihan dan sertifikasi Green Procurement Officer bekerja sama dengan LKPP, BSN, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

• Libatkan perguruan tinggi sebagai mitra teknis dalam membantu proses verifikasi dan pendampingan penyedia lokal.

• Rekrut atau tetapkan ahli lingkungan dalam struktur tim pengadaan, terutama untuk proyek bernilai besar dan berdampak ekologis tinggi.

4. Regulasi yang Belum Spesifik

Tantangan: Banyak kebijakan pengadaan belum secara eksplisit mengatur kewajiban evaluasi lingkungan, sehingga penerapannya tergantung interpretasi masing-masing instansi.

Solusi:

• Dorong penyusunan Perpres atau Permen khusus tentang Green Procurement dengan cakupan kriteria, ambang batas, dan tata cara evaluasi lingkungan.

• Revisi Perpres PBJ (No. 16/2018 dan turunannya) agar mencantumkan elemen lingkungan sebagai komponen wajib dalam evaluasi teknis.

• Terapkan sanksi administratif terhadap unit kerja atau penyedia yang tidak menyertakan dokumen lingkungan sesuai ketentuan.

IX. Rekomendasi Kebijakan dan Praktik Terbaik

1. Peraturan Presiden tentang Green Procurement

Pemerintah pusat perlu menerbitkan Peraturan Presiden yang mengikat semua K/L/D untuk menerapkan evaluasi lingkungan dalam pengadaan barang/jasa. Perpres ini harus mencakup:

• Kriteria lingkungan wajib untuk semua kategori produk strategis

• Ambang batas jejak karbon maksimal per kategori

• Sistem pemantauan dan evaluasi penyedia berbasis KPI lingkungan

Perpres ini akan menjadi payung hukum kuat untuk mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam sistem e-procurement nasional.

2. Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

• Berikan pengurangan PPN atau PPh untuk produk bersertifikat rendah karbon, melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.

• Berikan penghargaan tahunan kepada penyedia yang konsisten menerapkan sistem take-back, daur ulang, dan manajemen lingkungan.

• Unit kerja pemerintah yang berhasil mengurangi emisi pengadaan mendapatkan skema Dana Insentif Daerah (DID) tambahan.

3. Standarisasi Label Karbon Nasional

• Dorong BSN dan Kementerian Perindustrian untuk menerbitkan SNI Label Jejak Karbon Produk, mencakup kategori elektronik, transportasi, konstruksi, dan konsumsi massal.

• Label ini menjadi persyaratan wajib dalam E‑Katalog dan dokumen tender, agar evaluasi lebih mudah dan terukur.

• Sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi yang telah ditunjuk pemerintah, seperti Sucofindo atau TUV Indonesia.

4. Pengembangan Database Penyedia Hijau

• LKPP dan LPSE membangun Portal Penyedia Hijau yang memuat:

  • Profil penyedia

  • Sertifikat lingkungan (ISO 14001, ekolabel, LCA)

  • Riwayat penilaian lingkungan dari berbagai proyek

• Fitur rating lingkungan penyedia dapat digunakan oleh pengguna seluruh instansi dalam memilih vendor ramah lingkungan secara obyektif.

5. Kolaborasi Multi-Stakeholder

• Bentuk Forum Nasional Pengadaan Hijau, melibatkan:

  • Pemerintah pusat dan daerah

  • Asosiasi industri

  • LSM lingkungan hidup

  • Lembaga donor internasional

  • Akademisi dan universitas

Forum ini bertugas menyusun pedoman teknis, memberikan pelatihan, serta menyelenggarakan diskusi kebijakan nasional.

6. Kampanye Edukasi Nasional

• Luncurkan kampanye bertema “Pengadaan Cerdas untuk Bumi Sehat” di media sosial dan media cetak.

• Gelar seminar, webinar, dan workshop regional bagi UKPBJ dan vendor lokal.

• Siapkan modul e-learning Green Procurement yang dapat diakses ASN dan penyedia di seluruh Indonesia melalui SPSE atau LMS milik LKPP.