Penerapan Ecolabel dalam PBJ Pemerintah

I. Pendahuluan

Di tengah semakin krisis lingkungan global-dari pemanasan iklim hingga penurunan keanekaragaman hayati-pemerintah di seluruh dunia dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memimpin transformasi menuju pembangunan berkelanjutan. Satu instrumen yang berpotensi besar dalam upaya ini adalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ), yang nilainya secara kumulatif dapat mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Ketika anggaran sebesar itu diarahkan untuk membeli produk dan layanan yang ramah lingkungan, efek berganda yang dihasilkan bukan hanya pada penurunan emisi karbon, tetapi juga pada penciptaan pasar hijau, peningkatan kualitas produk, serta pemberdayaan industri lokal yang menerapkan praktik produksi berkelanjutan.

Salah satu mekanisme kunci untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dibiayai dengan anggaran publik benar-benar memenuhi standar keberlanjutan adalah ecolabel-label ekologi yang disematkan pada produk sebagai jaminan bahwa produk tersebut telah melalui serangkaian penilaian dan verifikasi independen mengenai dampak lingkungannya sepanjang siklus hidup. Artikel ini akan membahas secara panjang dan mendalam berbagai aspek penerapan ecolabel dalam PBJ Pemerintah Indonesia: mulai dari konsep dasar, jenis ecolabel, dasar hukum, manfaat, hingga mekanisme implementasi, studi kasus, tantangan, dan rekomendasi kebijakan.

II. Konsep dan Definisi Ecolabel

Ecolabel, dalam terminologi internasional, didefinisikan sebagai sebuah label sertifikasi yang diberikan kepada produk atau jasa yang terbukti memiliki dampak lingkungan lebih rendah dibanding produk sejenis yang tidak bersertifikat, berdasarkan kriteria penilaian yang terukur. Ecolabel bukanlah sekadar stempel “hijau” yang menonjolkan kepedulian, melainkan hasil audit dan verifikasi independen oleh lembaga yang berwenang, baik nasional maupun internasional.

Secara garis besar, ecolabel memiliki tiga komponen utama:

1. Kriteria Penilaian: Meliputi aspek penggunaan bahan baku, konsumsi energi, emisi karbon, penggunaan air, limbah, dan potensi daur ulang. Kriteria ini disusun secara kuantitatif-misalnya batas maksimum emisi CO₂e per unit produk-dan diuji secara ilmiah.
2. Proses Verifikasi: Melibatkan audit di lapangan, uji laboratorium, hingga kunjungan pabrik. Verifikator independen memastikan data dan klaim produsen sesuai dengan fakta di lapangan.
3. Labelisasi: Setelah lolos verifikasi, produk/katalog mendapat hak menyematkan logo ecolabel pada kemasan, sertifikat digital, dan materi promosi.

Ecolabel terbagi menjadi tiga jenis menurut ISO 14024:

• Type I: Label pihak ketiga yang bersifat sukarela, menetapkan kriteria multi-atribut, misalnya EU Ecolabel atau SNI Ecolabel Indonesia.
• Type II: Klaim mandiri dari produsen (self-declared environmental claims), kurang kredibel tanpa verifikasi eksternal.
• Type III: Deklarasi lingkungan berbasis LCA (Life Cycle Assessment) dengan data transparan, misal Environmental Product Declaration (EPD).

Di konteks PBJ Pemerintah, ecolabel Type I menjadi yang paling relevan karena memiliki kredibilitas tinggi dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

III. Jenis Ecolabel Internasional dan Nasional

Penerapan ecolabel dalam PBJ Pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pemahaman menyeluruh terhadap berbagai jenis ecolabel yang tersedia di pasar. Keberagaman label ini penting karena menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga bersifat lintas negara dan lintas sektor. Baik ecolabel nasional maupun internasional memberikan instrumen verifikasi yang penting untuk menjamin bahwa produk atau jasa yang dibeli benar-benar memenuhi kriteria ramah lingkungan.

SNI Ecolabel (Indonesia)

SNI Ecolabel merupakan sistem penandaan lingkungan resmi di Indonesia yang dikembangkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Label ini menegaskan bahwa produk yang memegangnya telah memenuhi standar keberlanjutan tertentu yang ditetapkan melalui proses ilmiah dan partisipatif. Produk yang dapat disertifikasi mencakup berbagai kategori, seperti kertas daur ulang, cat rendah VOC (volatile organic compound), deterjen biodegradable, alat elektronik hemat energi, dan lain-lain.

SNI Ecolabel memiliki peran strategis dalam PBJ karena label ini memiliki keterkaitan langsung dengan regulasi nasional, serta mencerminkan kondisi industri lokal. Proses sertifikasinya melibatkan verifikasi dokumen teknis, pengujian laboratorium, dan audit pabrik oleh lembaga sertifikasi yang diakui. Dengan demikian, SNI Ecolabel tidak hanya simbolis, tetapi merupakan instrumen berbasis bukti yang memastikan bahwa aspek lingkungan menjadi bagian integral dari rantai nilai produksi.

Eco Mark (Jepang)

Eco Mark adalah ecolabel Type I yang dikembangkan oleh Japan Environment Association. Label ini menjadi acuan global, khususnya di sektor elektronik dan rumah tangga. Di Indonesia, produk-produk impor seperti pendingin ruangan, lemari es, dan printer dari Jepang seringkali sudah menyandang label ini. Meskipun bukan bagian dari sistem sertifikasi dalam negeri, Eco Mark diakui karena metodologinya yang transparan dan berbasis siklus hidup produk (LCA).

PBJ di Indonesia dapat mempertimbangkan Eco Mark sebagai salah satu alat bantu evaluasi untuk produk impor dalam E-Katalog. Hal ini membuka peluang bagi pembeli pemerintah untuk memperoleh produk berkualitas internasional tanpa mengabaikan kriteria lingkungan.

EU Ecolabel (Uni Eropa)

Sebagai salah satu sistem ecolabel paling komprehensif di dunia, EU Ecolabel memiliki cakupan produk dan kriteria yang sangat luas-dari tekstil, pelarut, hingga alat elektronik dan bahan bangunan. Kriteria EU Ecolabel dikembangkan berdasarkan prinsip keberlanjutan sepanjang siklus hidup produk, termasuk pengurangan polusi udara dan air, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah.

EU Ecolabel dapat digunakan oleh PBJ Indonesia untuk mengevaluasi produk dari vendor multinasional yang beroperasi di pasar global. Label ini memberikan sinyal yang kuat bahwa produk telah lolos seleksi ketat, dan sangat cocok digunakan pada kategori pengadaan strategis seperti bangunan hijau, fasilitas umum, dan infrastruktur energi.

Energy Star (AS)

Energy Star adalah label efisiensi energi yang dikembangkan oleh Environmental Protection Agency (EPA) Amerika Serikat. Label ini memberikan jaminan bahwa perangkat elektronik dan peralatan rumah tangga telah memenuhi kriteria efisiensi energi tertentu. Dalam konteks PBJ, Energy Star sangat relevan untuk pengadaan komputer, printer, AC, dan penerangan.

Penerapan Energy Star sebagai salah satu kriteria dalam PBJ dapat membantu pemerintah menurunkan konsumsi listrik, mengurangi tagihan energi publik, serta berkontribusi pada pencapaian target pengurangan emisi karbon nasional.

Forest Stewardship Council (FSC)

Label FSC diberikan kepada produk berbasis kayu yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. FSC memastikan bahwa kayu tidak berasal dari deforestasi ilegal, melainkan dari area yang diawasi ketat terkait dampak lingkungan dan sosialnya. PBJ pemerintah sering melakukan pengadaan kertas, furniture, dan bahan bangunan, yang semuanya dapat masuk dalam cakupan FSC.

Dengan memilih produk FSC, pemerintah tidak hanya memastikan legalitas bahan baku, tetapi juga mendukung upaya pelestarian hutan dan perlindungan komunitas lokal yang hidup dari sektor kehutanan.

Sertifikasi Organik

Sertifikasi ini diberikan kepada produk pertanian dan pangan yang diproduksi tanpa pestisida sintetis, pupuk kimia berbahaya, atau bahan rekayasa genetika (GMO). Sertifikasi organik yang diakui dalam PBJ termasuk USDA Organic (AS), EU Organic, dan Organik Indonesia. Dalam pengadaan katering pemerintah, sertifikasi organik bisa menjadi alat untuk memastikan bahwa konsumsi makanan oleh ASN atau peserta pelatihan bebas dari bahan berbahaya dan mendukung kesehatan masyarakat.

Pengakuan terhadap berbagai jenis ecolabel internasional dan nasional secara bersamaan memberikan keleluasaan bagi instansi pemerintah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, anggaran, dan ketersediaan pasar, sekaligus menjaga kredibilitas lingkungan dalam proses pengadaan.

IV. Dasar Hukum dan Kebijakan Pendukung

Agar ecolabel dapat dijadikan sebagai kriteria wajib atau opsional dalam proses PBJ, dibutuhkan dasar hukum dan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan aplikatif. Regulasi yang mengatur ecolabel harus sinkron dari level undang-undang hingga peraturan teknis lembaga pengadaan.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini memberikan mandat jelas bahwa setiap kegiatan, termasuk kegiatan pemerintahan seperti pengadaan barang dan jasa, harus mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Pasal-pasal terkait penegakan hukum lingkungan dan prinsip kehati-hatian dapat dijadikan landasan kuat dalam penerapan ecolabel sebagai syarat pengadaan.

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah

Peraturan Presiden ini secara eksplisit menyebut bahwa pengadaan pemerintah harus dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Meskipun belum menetapkan kriteria teknis untuk ecolabel, pasal tersebut membuka jalan bagi LKPP untuk merinci melalui peraturan pelaksana.

Peraturan LKPP

Sebagai lembaga pengarah pengadaan di Indonesia, LKPP memiliki wewenang untuk menyusun peraturan teknis, termasuk mengenai sustainable procurement. Dalam waktu dekat, LKPP diharapkan menerbitkan pedoman atau juknis yang mewajibkan pencantuman ecolabel dalam spesifikasi teknis pengadaan, khususnya untuk kategori barang yang berdampak tinggi terhadap lingkungan seperti kertas, alat elektronik, dan bahan bangunan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Permen LHK mengatur tata cara pemberian ecolabel melalui sistem SNI Ecolabel, termasuk persyaratan teknis, prosedur verifikasi, serta pengawasan. Peraturan ini juga menjadi dasar bagi lembaga sertifikasi lingkungan untuk beroperasi dalam skema penilaian ecolabel.

Surat Edaran Menteri Keuangan

Sebagai pengatur anggaran negara, Kementerian Keuangan dapat menerbitkan SE atau peraturan teknis yang memberikan alokasi anggaran khusus untuk pengadaan produk ber-ecolabel. Bahkan, dalam beberapa kasus, insentif fiskal seperti pengurangan PPN atau PPh dapat diberikan untuk produk bersertifikat, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi hijau.

Dengan adanya harmonisasi antar regulasi ini, ecolabel tidak hanya menjadi kriteria sukarela, tetapi bisa dijadikan sebagai prasyarat administratif dan teknis yang wajib dalam PBJ.

V. Manfaat Penerapan Ecolabel dalam PBJ Pemerintah

Implementasi ecolabel dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memberikan manfaat nyata yang menyentuh berbagai aspek pembangunan, mulai dari lingkungan hidup, efisiensi anggaran, hingga kepercayaan publik.

1. Pengurangan Dampak Lingkungan

Penerapan ecolabel menjamin bahwa produk yang digunakan oleh instansi pemerintah memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibanding produk sejenis. Dampak ini meliputi penurunan emisi gas rumah kaca, pengurangan konsumsi air, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta penurunan polusi udara dan air. Dengan demikian, pemerintah secara aktif berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

2. Efisiensi Anggaran Jangka Panjang

Meskipun produk bersertifikat ecolabel sering kali memiliki harga awal yang lebih tinggi, penggunaan Total Cost of Ownership (TCO) dalam evaluasi membuktikan bahwa biaya jangka panjang lebih rendah. Produk seperti lampu LED, pendingin hemat energi, dan kertas daur ulang sering kali lebih tahan lama, lebih hemat pemeliharaan, dan memerlukan energi operasional yang lebih sedikit.

3. Dorongan Inovasi Industri Lokal

Dengan menjadikan ecolabel sebagai prasyarat dalam PBJ, pemerintah menciptakan permintaan pasar yang besar dan stabil terhadap produk ramah lingkungan. Hal ini akan memacu industri lokal untuk berinovasi dan bersaing secara sehat dalam menghasilkan produk-produk berstandar tinggi. Efek domino yang ditimbulkan termasuk peningkatan kapasitas produksi, transfer teknologi bersih, dan pertumbuhan ekonomi hijau.

4. Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Ketika pemerintah hanya membeli produk yang telah melewati verifikasi pihak ketiga, masyarakat akan semakin percaya bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab. Pengadaan berbasis ecolabel menciptakan sistem yang dapat ditelusuri dan diaudit, mengurangi potensi korupsi atau pemborosan sumber daya.

5. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Ecolabel secara langsung mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs, khususnya:

• SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.
• SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim.
• SDG 15: Kehidupan di Daratan (terkait kehutanan dan keanekaragaman hayati). Dengan demikian, ecolabel bukan sekadar alat teknis, tetapi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

VI. Mekanisme Implementasi di E-Procurement

Penerapan ecolabel dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) tidak akan efektif tanpa sistem pelaksanaan yang terintegrasi secara menyeluruh ke dalam platform digital pengadaan, yakni e-Procurement. Sistem ini menjadi tulang punggung proses PBJ modern yang harus mengakomodasi prinsip keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan yang sistematis, transparan, dan terverifikasi.

Pra-Kualifikasi Vendor

Langkah pertama dalam memasukkan aspek ecolabel ke dalam sistem e-procurement adalah dengan memperkuat tahap pra-kualifikasi vendor. Dalam mekanisme ini, setiap vendor yang ingin mengikuti proses tender wajib melampirkan bukti sertifikasi ecolabel untuk produk yang ditawarkan. Sertifikat tersebut harus relevan dengan kategori produk dan berasal dari lembaga sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Misalnya, produsen kertas harus menyertakan sertifikat FSC, atau produsen lampu LED wajib memiliki label Energy Star atau SNI Ecolabel hemat energi.

Vendor yang tidak memenuhi syarat ecolabel secara otomatis gugur pada tahap ini. Mekanisme ini memberi sinyal kuat bahwa pemerintah hanya akan bekerja sama dengan penyedia yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, dengan memfilter sejak awal, proses evaluasi teknis menjadi lebih efisien karena hanya melibatkan penyedia yang sudah memiliki komitmen lingkungan.

Integrasi dalam E-Katalog Nasional

E-Katalog, yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menjadi kanal utama distribusi dan pembelian produk secara daring oleh instansi pemerintah. Agar ecolabel dapat berfungsi optimal dalam proses pemilihan barang, sistem E-Katalog perlu mengakomodasi fitur identifikasi produk ramah lingkungan. Dalam praktiknya, setiap produk yang memiliki sertifikasi ecolabel ditandai secara khusus dengan ikon atau label hijau, serta dapat disaring melalui fitur pencarian bertema “Produk Ecolabel”.

Fitur ini membantu pejabat pengadaan untuk mengidentifikasi produk berkelanjutan secara cepat dan akurat, tanpa harus menelusuri dokumen sertifikasi secara manual. Fitur ini juga mendorong transparansi, karena seluruh pengguna platform dapat melihat produk mana saja yang telah memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan.

Evaluasi Teknis dan Harga

Dalam evaluasi penawaran, kriteria ecolabel tidak boleh hanya menjadi pelengkap, tetapi harus diberi bobot yang signifikan, setidaknya antara 20% hingga 30% dari total nilai evaluasi teknis. Ini memastikan bahwa penyedia tidak hanya bersaing berdasarkan harga dan kualitas teknis, tetapi juga pada kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan. Skor ecolabel bisa diperoleh dari jenis sertifikasi, masa berlaku, hasil audit, hingga performa lingkungan historis penyedia dalam proyek sebelumnya.

Di sisi lain, pendekatan penilaian harga tidak lagi sebatas pada “harga terendah”, melainkan mengadopsi Total Cost of Ownership (TCO). Dengan TCO, pengadaan mempertimbangkan biaya jangka panjang seperti efisiensi energi, umur pakai, biaya pemeliharaan, dan biaya pembuangan limbah. Dengan demikian, produk yang berlabel ecolabel meski memiliki harga awal lebih tinggi tetap bisa keluar sebagai pemenang karena total biaya kepemilikannya lebih rendah dan berdampak positif bagi lingkungan.

Audit Pasca-Lelang

Tahapan ini merupakan kontrol penting agar klaim lingkungan dari penyedia benar-benar valid. Sebelum kontrak efektif ditandatangani, dilakukan verifikasi ulang terhadap dokumen sertifikasi yang dilampirkan oleh vendor. Verifikasi ini bisa dilakukan oleh tim LKPP, inspektorat internal, atau pihak ketiga independen yang memiliki akreditasi resmi. Tujuannya adalah memastikan bahwa sertifikat tidak palsu, tidak kadaluarsa, dan sesuai dengan produk yang akan dikirim.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka kontrak dapat dibatalkan atau vendor dikenakan sanksi administratif. Tahap audit ini merupakan bentuk nyata dari zero tolerance terhadap greenwashing atau pemalsuan klaim lingkungan dalam pengadaan pemerintah.

Pemantauan dan Pelaporan

Selama masa pelaksanaan kontrak, instansi pengadaan diwajibkan untuk mencatat dan melaporkan realisasi penggunaan produk ber-ecolabel. Laporan ini mencakup jumlah unit produk yang dibeli, jenis ecolabel yang digunakan, estimasi penghematan energi, serta penurunan emisi karbon. Semua data tersebut dimasukkan ke dalam sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan dipantau secara berkala oleh LKPP.

Pelaporan dilakukan per semester dan dapat disinkronkan dengan laporan keberlanjutan instansi pemerintah atau dokumen akuntabilitas kinerja. Data ini juga menjadi basis untuk evaluasi efektivitas program PBJ hijau dan menjadi bahan pelaporan kepada publik untuk meningkatkan transparansi.

VII. Studi Kasus Penerapan Ecolabel dalam PBJ Pemerintah Daerah

Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah memulai langkah-langkah strategis dalam mengintegrasikan ecolabel ke dalam kebijakan pengadaan mereka. Meskipun masih bersifat pionir, praktik-praktik ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana ecolabel dapat diimplementasikan secara praktis di lapangan.

1. Pemprov DKI Jakarta

Sebagai ibukota negara dan salah satu daerah dengan kapasitas fiskal terbesar, DKI Jakarta telah memulai pengadaan hijau sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, Pemprov Jakarta memprioritaskan penggunaan produk-produk yang telah memiliki ecolabel dalam proyek-proyek renovasi ruang publik dan gedung pemerintahan. Salah satu inisiatif unggulan adalah pembelian kertas bersertifikat FSC dan penggunaan cat dengan kandungan VOC rendah.

Hasilnya sangat signifikan: dalam dua tahun implementasi, terdapat penurunan emisi karbon setara 1.500 ton CO₂e, serta pengurangan limbah berbahaya dari sisa cat sebesar 30%. Ini membuktikan bahwa meskipun proyeknya berskala menengah, efek lingkungannya bisa besar jika menggunakan pendekatan yang tepat.

2. Pemerintah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul di DIY Yogyakarta menjadi pelopor pengadaan hijau di tingkat kabupaten. Mereka mengintegrasikan SNI Ecolabel dalam tender pengadaan sabun cuci tangan, disinfektan, dan pembersih lantai untuk Puskesmas dan fasilitas publik lainnya. Proyek ini menjadi penting karena bahan pembersih merupakan salah satu penyumbang limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terbesar di sektor layanan publik.

Setelah ecolabel diterapkan sebagai syarat wajib, kualitas produk pembersih meningkat signifikan, kasus iritasi kulit pada petugas kebersihan berkurang, dan biaya pengelolaan limbah turun 15%. Ini menunjukkan bahwa aspek kesehatan dan biaya bisa ditingkatkan melalui pendekatan keberlanjutan.

3. Pemkot Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya menetapkan aturan bahwa semua kendaraan dinas yang diadakan harus memiliki sertifikasi Energy Star atau minimal memenuhi standar Euro 4. Ini diberlakukan untuk seluruh SKPD, termasuk kendaraan untuk pengawasan lapangan, pengangkut sampah, hingga kendaraan administratif.

Dampaknya langsung terasa: dalam waktu satu tahun, konsumsi bahan bakar menurun hingga 18% dan emisi kendaraan dinas secara keseluruhan berkurang 20%. Kota Surabaya kini dikenal sebagai kota pelopor kendaraan ramah lingkungan, yang tidak hanya ramah udara tetapi juga ramah anggaran.

VIII. Tantangan dan Solusi

1. Keterbatasan Vendor Bersertifikat

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan ecolabel secara menyeluruh adalah terbatasnya jumlah vendor yang memiliki sertifikasi. Banyak UMKM belum memahami pentingnya ecolabel atau kesulitan dalam menanggung biaya sertifikasi.

Solusi:

• Pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian, KLHK, atau Kementerian Koperasi dan UKM dapat meluncurkan program pelatihan nasional tentang ecolabel.
• Subsidi atau pembiayaan sertifikasi dapat diberikan kepada UMKM dalam bentuk skema hibah atau pembiayaan ringan.
• Daerah juga dapat bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Produk untuk mengadakan pendampingan langsung.

2. Harga Produk Lebih Tinggi

Produk bersertifikat ecolabel kerap kali dijual dengan harga premium karena proses produksinya yang lebih kompleks dan sesuai standar tinggi.

Solusi:

• Mengadopsi pendekatan Total Cost of Ownership (TCO) untuk menghitung efisiensi jangka panjang.
• Menerapkan internal carbon pricing untuk menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam perhitungan ekonomi.
• Membentuk green fund di kementerian atau daerah yang dapat digunakan untuk menutupi selisih harga.

3. Verifikasi dan Risiko Greenwashing

Banyak penyedia melakukan klaim palsu atau menggunakan sertifikat yang tidak valid (greenwashing), yang jika tidak dicegah akan merusak kredibilitas program.

Solusi:

• Audit berkala dilakukan oleh lembaga independen seperti Sucofindo, TUV Rheinland, atau SGS.
• Digitalisasi sertifikat ecolabel melalui sistem blockchain untuk memastikan keterlacakan dan transparansi.
• Penerapan blacklist terhadap vendor yang terbukti melakukan pemalsuan data lingkungan.

4. Regulasi yang Belum Spesifik

Regulasi pengadaan saat ini belum secara teknis mengatur ecolabel per kategori produk, sehingga banyak kebingungan di tingkat pelaksana.

Solusi:

• Pemerintah perlu menerbitkan Perpres atau Permen teknis khusus mengenai Pengadaan Berkelanjutan.
• Peraturan ini harus memuat daftar produk wajib ecolabel, bobot penilaian, lembaga verifikasi resmi, dan sanksi administratif.
• Penyesuaian juga perlu dilakukan di sistem E-Katalog dan SPSE agar lebih ramah pada dokumen dan indikator lingkungan.

IX. Kesimpulan

Penerapan ecolabel dalam PBJ Pemerintah bukan hanya pilihan, tetapi keharusan dalam era krisis iklim dan tekanan sosial terhadap pemanfaatan dana publik yang berkelanjutan. Dengan penguatan regulasi, mekanisme e‑procurement yang matang, insentif fiskal, dan peningkatan kapasitas vendor, pemerintah dapat memanfaatkan purchasing power sebagai instrumen kebijakan ekologi yang efektif. Dampaknya akan terasa mulai dari penurunan jejak karbon nasional, pengurangan limbah berbahaya, hingga penciptaan pasar hijau yang dinamis dan inklusif. Transformasi ini menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara adalah investasi nyata menuju Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.