Apakah Blockchain Bisa Diterapkan dalam PBJ?

Pendahuluan

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sektor publik memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional dan pelayanan publik. Setiap tahun, pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk pengadaan barang, jasa, maupun pekerjaan konstruksi, sehingga prosesnya harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, di lapangan, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari potensi kecurangan (fraud), manipulasi dokumen, keterlambatan informasi, hingga rendahnya partisipasi penyedia.

Dalam konteks inilah, teknologi baru seperti Blockchain mulai menarik perhatian banyak pihak. Blockchain, yang awalnya dikenal sebagai infrastruktur teknologi untuk mata uang kripto seperti Bitcoin, kini berkembang menjadi sistem pencatatan terdistribusi yang dapat digunakan di berbagai sektor, termasuk logistik, rantai pasok, hingga sektor pemerintahan. Pertanyaan penting yang muncul adalah: apakah Blockchain bisa diterapkan dalam PBJ, dan jika bisa, sejauh mana penerapannya dapat memperbaiki sistem yang ada?

1. Memahami Blockchain: Prinsip Dasar

Blockchain merupakan salah satu inovasi teknologi yang mengubah paradigma pencatatan dan pertukaran data di era digital. Disebut sebagai teknologi buku besar terdistribusi (distributed ledger technology), blockchain memungkinkan pencatatan data transaksi dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung membentuk rantai (chain), di mana setiap blok berisi serangkaian informasi yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan tanda waktu (timestamp) serta kode hash yang unik. Kode hash ini berfungsi sebagai sidik jari digital yang memastikan isi blok tersebut tidak dapat dimodifikasi tanpa mengubah seluruh rantai yang terkait.

Perbedaan fundamental blockchain dibandingkan dengan basis data tradisional terletak pada sifatnya yang terdesentralisasi. Dalam sistem konvensional, semua data tersimpan pada satu server pusat, sehingga apabila server tersebut diretas atau dimanipulasi, maka seluruh data bisa terancam. Blockchain justru menyimpan salinan lengkap data di banyak komputer (node) yang tersebar di jaringan. Setiap kali terjadi transaksi baru, semua node tersebut harus mencapai konsensus untuk memvalidasi transaksi, sehingga mustahil bagi satu pihak untuk mengubah data tanpa sepengetahuan pihak lain.

Kekuatan blockchain ada pada sifatnya yang immutable (tidak dapat diubah). Begitu suatu data dimasukkan dan divalidasi, data tersebut akan tersimpan permanen di dalam rantai. Jika ada upaya mengubah data lama, sistem akan mendeteksinya karena kode hash blok akan berubah, memutus keterkaitan dengan blok berikutnya.

Dalam konteks PBJ, sifat ini sangat relevan. Bayangkan seluruh proses pengadaan-mulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman lelang, pendaftaran peserta, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, penandatanganan kontrak, hingga pembayaran akhir-tercatat secara digital dalam sebuah sistem blockchain yang dapat diverifikasi setiap saat. Tidak hanya internal pemerintah, tetapi juga publik dan penyedia dapat mengakses riwayat transaksi secara transparan. Hal ini akan menciptakan single source of truth yang meminimalkan peluang manipulasi atau sengketa.

2. Tantangan PBJ yang Bisa Diselesaikan Blockchain

PBJ di sektor publik menghadapi beragam tantangan, sebagian bersifat teknis, sebagian lagi terkait integritas dan tata kelola. Blockchain hadir sebagai teknologi yang menawarkan solusi struktural terhadap beberapa tantangan utama berikut.

a. Manipulasi Dokumen dan Data

Salah satu celah kecurangan yang sering ditemui adalah perubahan isi dokumen setelah batas waktu tertentu, baik itu pada spesifikasi teknis, harga penawaran, maupun berita acara evaluasi. Misalnya, penyedia yang kalah bisa saja menuduh dokumen pemenang telah direvisi secara diam-diam. Dengan blockchain, setiap dokumen yang diunggah ke sistem akan di-timestamp dan diberi hash unik. Jika ada pihak mencoba mengubahnya, maka hash akan berbeda dan ketidaksesuaian tersebut langsung terdeteksi. Hal ini menciptakan perlindungan data yang jauh lebih kuat dibandingkan sistem penyimpanan tradisional.

b. Kurangnya Transparansi Proses

Banyak penyedia merasa proses evaluasi lelang dilakukan secara tertutup sehingga hasilnya sulit diverifikasi. Blockchain dapat mencatat seluruh tahapan proses evaluasi secara permanen, sehingga pihak manapun dapat memeriksa bahwa prosedur berjalan sesuai aturan. Misalnya, penilaian teknis dan harga bisa terekam secara otomatis di dalam smart contract, sehingga semua pihak tahu kriteria dan skor yang digunakan.

c. Penyalahgunaan Anggaran

Di tahap pelaksanaan proyek, penyelewengan anggaran bisa terjadi ketika pembayaran dilakukan sebelum pekerjaan selesai sesuai spesifikasi. Blockchain dapat memanfaatkan smart contract, yaitu kontrak digital yang secara otomatis mengeksekusi pembayaran hanya jika persyaratan tertentu terpenuhi. Misalnya, pembayaran termin kedua baru dilepas jika laporan kemajuan fisik proyek telah diverifikasi oleh petugas lapangan dan sistem IoT yang memantau progres di lokasi.

d. Lemahnya Jejak Audit

Banyak auditor mengeluhkan sulitnya menelusuri alur pengadaan karena data tersebar di berbagai sistem atau dokumen fisik. Blockchain menyimpan seluruh riwayat transaksi dalam satu jaringan terdistribusi yang tidak bisa diubah, menciptakan single source of truth. Auditor cukup mengakses rantai data tersebut untuk mendapatkan gambaran lengkap, mulai dari dokumen awal hingga pencairan anggaran terakhir, tanpa takut data sudah dimanipulasi.

3. Potensi Penerapan Blockchain di PBJ

Blockchain dapat diintegrasikan ke berbagai tahap pengadaan, baik dalam bentuk pelengkap sistem e-procurement yang sudah ada (seperti SPSE di Indonesia) maupun sebagai infrastruktur utama.

a. Registrasi dan Verifikasi Penyedia

Saat ini, verifikasi penyedia sering memakan waktu lama karena harus memeriksa dokumen legalitas, sertifikasi, dan riwayat proyek secara manual. Dengan blockchain, semua data penyedia dapat disimpan secara permanen, termasuk sertifikat badan usaha, pengalaman proyek, dan catatan kepatuhan. Setiap kali ada perubahan, misalnya perpanjangan izin usaha, pembaruan tersebut akan otomatis tercatat, sehingga instansi tidak perlu memverifikasi ulang dari awal.

b. Pengumuman dan Pengajuan Penawaran

Pengumuman tender di blockchain akan memastikan informasi tidak dapat dihapus atau diubah tanpa meninggalkan jejak. Begitu pula dengan penawaran dari penyedia-begitu diunggah, penawaran tersebut terkunci dengan hash unik. Hal ini mencegah skenario di mana penawaran dimodifikasi setelah batas waktu pendaftaran, yang sering menjadi sumber kecurigaan.

c. Evaluasi dan Penentuan Pemenang

Blockchain memungkinkan penggunaan algoritma evaluasi yang di-encode ke dalam smart contract. Artinya, begitu periode penawaran berakhir, sistem otomatis melakukan evaluasi sesuai kriteria yang telah disepakati dan hasilnya langsung tercatat di blockchain. Tidak ada ruang untuk campur tangan manusia yang berpotensi memihak.

d. Pengelolaan Kontrak dan Pembayaran

Smart contract dapat diatur untuk mengeksekusi pembayaran secara otomatis ketika milestone pekerjaan tercapai. Misalnya, termin pertama dibayar saat barang dikirim dan diterima oleh sistem logistik pemerintah yang juga terhubung ke blockchain. Proses ini mengurangi keterlambatan pembayaran dan meningkatkan disiplin pelaksanaan kontrak.

e. Monitoring dan Pelaporan

Semua laporan progres proyek, dokumentasi foto lapangan, dan hasil pemeriksaan inspektorat dapat diunggah ke blockchain. Dengan begitu, publik, media, dan lembaga pengawas bisa memantau perkembangan proyek secara real time, meningkatkan tekanan sosial bagi pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan spesifikasi.

4. Kelebihan Blockchain untuk PBJ

Mengadopsi blockchain dalam PBJ membawa sejumlah manfaat yang signifikan.

Transparansi Tinggi
Semua pemangku kepentingan-pemerintah, penyedia, auditor, bahkan masyarakat-dapat mengakses catatan transaksi yang sama. Tidak ada versi data yang berbeda antara pihak satu dan lainnya, sehingga persepsi keadilan meningkat.
Keamanan Data
Sistem blockchain memanfaatkan enkripsi kriptografi yang membuat peretasan atau manipulasi data menjadi sangat sulit. Bahkan jika satu node diserang, data tetap aman karena tersimpan di banyak node lain.
Efisiensi Proses
Smart contract mengotomatiskan banyak tahapan yang sebelumnya membutuhkan intervensi manual, seperti verifikasi dokumen, evaluasi penawaran, dan pembayaran. Hal ini memotong waktu dan biaya birokrasi.
Jejak Audit Lengkap
Setiap perubahan atau transaksi tercatat secara permanen, termasuk siapa yang melakukan, kapan dilakukan, dan data apa yang diubah. Ini memudahkan proses audit dan investigasi jika terjadi sengketa.
Peningkatan Kepercayaan Publik
Transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan blockchain dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan, mengurangi stigma negatif terhadap tender pemerintah yang sering dianggap rawan kecurangan.

5. Tantangan Implementasi Blockchain dalam PBJ

Walaupun teknologi blockchain menawarkan banyak keunggulan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam PBJ, penerapannya bukanlah proses yang sederhana. Ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi agar transisi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis blockchain dapat berjalan efektif.

a. Kesiapan Infrastruktur

Blockchain membutuhkan fondasi teknologi informasi yang solid.

Kebutuhan perangkat keras: Server dengan spesifikasi tinggi, kapasitas penyimpanan besar, dan kemampuan pemrosesan cepat untuk menangani verifikasi blok yang dilakukan secara simultan oleh banyak node.
Ketersediaan jaringan internet: Koneksi internet yang stabil dan berkecepatan tinggi wajib ada di semua titik layanan PBJ, termasuk di daerah terpencil yang selama ini menjadi titik lemah e-procurement.
Interoperabilitas sistem: Blockchain yang dibangun harus mampu terhubung dengan sistem yang sudah ada, seperti SPSE, SIRUP, dan SIMDA. Tanpa integrasi yang mulus, akan terjadi duplikasi data atau inkonsistensi catatan.

b. Kompleksitas Regulasi

Hukum dan kebijakan PBJ di Indonesia masih berlandaskan Perpres 16/2018 dan aturan turunannya yang dirancang untuk sistem e-procurement konvensional.

Integrasi blockchain akan membutuhkan revisi peraturan agar penggunaan smart contract, tanda tangan digital berbasis blockchain, dan pencatatan permanen dianggap sah secara hukum.
Perlu ada payung hukum yang mengatur bagaimana data di blockchain diakui sebagai bukti hukum yang sah dalam sengketa pengadaan.
Proses perubahan regulasi ini biasanya memakan waktu, karena harus melibatkan Kementerian/Lembaga, DPR, serta masukan publik.

c. Biaya Implementasi

Membangun jaringan blockchain berskala nasional untuk PBJ memerlukan investasi awal yang signifikan.

Pengadaan perangkat keras dan lunak, pengembangan platform, pelatihan SDM, hingga integrasi sistem akan memerlukan anggaran besar.
Meski demikian, biaya operasional jangka panjang dapat ditekan karena otomatisasi mengurangi kebutuhan pekerjaan manual dan proses birokrasi berulang.

d. Kapasitas SDM

Teknologi blockchain masih relatif baru di pemerintahan.

Pegawai PBJ umumnya mahir pada aturan lelang dan administrasi, tetapi belum terbiasa dengan konsep hashing, consensus mechanism, atau smart contract.
Diperlukan pelatihan intensif dan pendampingan teknis agar SDM mampu mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem blockchain secara mandiri.
Tanpa peningkatan kapasitas, risiko kegagalan implementasi akan tinggi karena sistem canggih sekalipun tidak akan optimal jika operatornya tidak memahami cara kerja.

e. Perubahan Budaya Kerja

Blockchain membawa transparansi total.

Setiap tindakan dan perubahan akan tercatat permanen, sehingga tidak ada ruang untuk “mengatur” data setelah proses berlangsung.
Perubahan ini mungkin menimbulkan resistensi, terutama di lingkungan yang sudah terbiasa bekerja dengan toleransi terhadap kelonggaran administrasi.
Strategi perubahan budaya organisasi (change management) perlu dijalankan agar pegawai melihat blockchain sebagai alat bantu, bukan ancaman.

6. Studi Kasus dan Inspirasi

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa blockchain bukan hanya konsep teoretis, melainkan sudah menjadi solusi nyata dalam pengadaan publik.

Georgia

Pemerintah Georgia memanfaatkan blockchain untuk mencatat hak kepemilikan tanah dan transaksi publik, termasuk pengadaan.
Hasilnya, waktu verifikasi berkurang drastis, dan risiko pemalsuan dokumen hampir nol.
Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik dan menarik minat investor asing karena proses bisnis lebih pasti.

Kolombia

Kolombia menggunakan blockchain dalam proyek “Visible Contracts” untuk memantau kontrak publik, khususnya di sektor infrastruktur.
Semua dokumen kontrak, perubahan, dan pembayaran dicatat di blockchain, sehingga masyarakat dan media dapat mengawasi progres proyek.
Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi antikorupsi yang mendapat dukungan internasional.

Brasil

Brasil menerapkan blockchain di sektor energi untuk mencatat seluruh proses tender dan kontrak.
Hal ini mengurangi sengketa antara penyedia dan pemerintah, karena setiap langkah dapat dibuktikan secara digital tanpa manipulasi.
Efek samping positifnya adalah meningkatnya efisiensi administrasi, karena proses verifikasi dokumen bisa dilakukan secara otomatis.

Pengalaman negara-negara tersebut memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, yaitu:

Penerapan bisa dimulai dari sektor atau jenis pengadaan tertentu.
Kolaborasi dengan swasta dan lembaga internasional mempercepat pengembangan.
Dukungan politik dan regulasi sangat menentukan keberhasilan.

7. Strategi Penerapan Blockchain di PBJ Indonesia

Agar adopsi blockchain dalam PBJ berjalan mulus dan memberikan manfaat maksimal, diperlukan langkah strategis yang terukur.

a. Pilot Project Terbatas

Mulailah dari skala kecil, misalnya pengadaan barang habis pakai di satu kementerian atau proyek pembangunan infrastruktur di satu provinsi.
Tujuannya adalah mengidentifikasi tantangan teknis dan non-teknis sebelum diperluas ke skala nasional.
Hasil pilot project dapat menjadi bukti konsep (proof of concept) yang memperkuat argumentasi anggaran dan regulasi.

b. Integrasi dengan SPSE

Blockchain tidak perlu menggantikan SPSE sepenuhnya di tahap awal.
Sebaliknya, blockchain bisa menjadi lapisan keamanan tambahan untuk mencatat dokumen penting seperti pengumuman tender, penawaran, dan kontrak, sehingga lebih tahan manipulasi.
Integrasi bertahap ini meminimalkan gangguan pada sistem yang sudah berjalan.

c. Penguatan Regulasi

Kementerian/Lembaga terkait perlu menyusun aturan teknis yang mengatur penggunaan smart contract, tanda tangan digital berbasis blockchain, dan standar keamanan data.
Regulasi ini juga harus memastikan interoperabilitas dengan sistem nasional lain seperti sistem keuangan daerah dan pusat.

d. Pelatihan dan Pengembangan SDM

Pemerintah perlu mengadakan program pelatihan berjenjang, mulai dari pengenalan konsep dasar blockchain hingga pelatihan teknis pengoperasian platform.
Kemitraan dengan perguruan tinggi, komunitas teknologi, dan startup lokal bisa menjadi solusi untuk mempercepat transfer pengetahuan.

e. Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Banyak startup blockchain di Indonesia yang sudah mengembangkan solusi di bidang logistik, identitas digital, dan transaksi keuangan.
Pemerintah dapat menggandeng mereka untuk merancang sistem PBJ berbasis blockchain, sehingga pengembangan lebih cepat dan sesuai kebutuhan lokal.

8. Apakah Blockchain Solusi Total?

Blockchain memang memiliki reputasi sebagai teknologi yang mampu menghadirkan transparansi tanpa kompromi dan keamanan data tingkat tinggi. Namun, dalam konteks Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), perlu dipahami bahwa blockchain bukanlah “obat mujarab” yang otomatis menghilangkan semua masalah hanya dengan penerapan sistem baru.

Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah keyakinan bahwa teknologi canggih secara otomatis menghapus potensi korupsi. Faktanya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sering kali dilakukan melalui jalur yang berada di luar jangkauan sistem digital. Misalnya:

Persekongkolan tender yang diatur sebelum dokumen resmi diunggah.
Pengaturan spesifikasi teknis yang sengaja dibuat mengarah pada penyedia tertentu.
Tekanan politik terhadap panitia pengadaan untuk memenangkan pihak tertentu, meskipun proses digitalnya terlihat sah.

Blockchain mampu mengunci dan mengamankan bukti digital, tetapi tidak bisa menghentikan niat jahat yang dijalankan secara offline. Oleh karena itu, penerapan blockchain harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem reformasi PBJ yang lebih luas.

Reformasi ini mencakup beberapa elemen penting:

Perbaikan Regulasi
Peraturan yang tegas dan adaptif dibutuhkan agar sistem blockchain dapat berfungsi optimal dan data yang dihasilkannya memiliki kekuatan hukum.
Penegakan Hukum yang Konsisten
Data transparan hanya bermanfaat jika ada mekanisme hukum yang mampu menindak pelanggaran dengan cepat dan adil.
Peningkatan Integritas SDM
Aparatur PBJ yang jujur, kompeten, dan berkomitmen adalah kunci. Blockchain bisa merekam jejak mereka, tetapi integritas pribadi tetap menjadi penentu.
Keterlibatan Publik dan Media
Transparansi baru berarti efektif jika ada pihak yang memantau, menganalisis, dan menyuarakan temuan kepada publik.

Dengan kata lain, blockchain hanyalah “mesin pencatat kebenaran”, tetapi penegakan kebenaran itu sendiri tetap memerlukan manusia dan lembaga yang berintegritas.

Kesimpulan

Blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. Dengan sifatnya yang terdesentralisasi, data yang tidak dapat diubah, serta kemampuan menjalankan smart contract, teknologi ini dapat meminimalkan risiko manipulasi dokumen, penyalahgunaan anggaran, dan lemahnya jejak audit.

Namun, implementasinya memerlukan kesiapan infrastruktur, regulasi, SDM, dan dukungan politik yang kuat. Blockchain bukanlah solusi instan, tetapi jika diintegrasikan dengan sistem e-procurement yang sudah ada, dapat menjadi pendorong utama menuju PBJ yang lebih bersih, cepat, dan terpercaya.

Masa depan PBJ di Indonesia mungkin akan bergantung pada seberapa cepat pemerintah dan semua pemangku kepentingan mau beradaptasi dengan teknologi baru ini. Jika diterapkan dengan benar, blockchain bukan hanya sekadar tren teknologi, tetapi bisa menjadi fondasi baru transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.