Pendahuluan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Besarnya anggaran yang digelontorkan setiap tahun—ratusan triliun rupiah—mendorong kebutuhan akan mekanisme yang transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam…

Pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Perpres 46/2025) membawa perubahan signifikan dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah. Bagi profesional PBJ-termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan, dan konsultan-adanya e-Kontrak, e-Katalog, sertifikasi kompetensi, dan target PDN menuntut penyesuaian kompetensi…

Pendahuluan Di era digital pengadaan barang/jasa, kemampuan mengoperasikan e-Kontrak dan e-Katalog menjadi keterampilan wajib bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). e-Kontrak menjamin transparansi dan jejak audit elektronik, sedangkan e-Katalog memudahkan penyusunan HPS dan pemilihan produk standar pemerintah. Tanpa penguasaan kedua platform…

Pendahuluan Dalam rangka mendukung produk dalam negeri (PDN) dan mengurangi ketergantungan impor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki kemampuan untuk membedakan dan mengutamakan produk lokal yang memenuhi kriteria TKDN Penguasaan ini penting agar pengadaan tidak sekadar membeli berdasarkan harga atau…

Pendahuluan engguna Anggaran (PA) memegang peran strategis dalam memastikan arah dan fokus pengadaan barang/jasa selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Sebagai penentu kebijakan anggaran di level unit kerja, PA wajib memberikan arahan yang jelas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar setiap…

Pendahuluan Pengadaan barang/jasa di tingkat desa menghadirkan tantangan unik bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan sumber daya manusia terbatas, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan kompleksitas regulasi nasional, PPK di desa memikul beban berat menjalankan proses sesuai Perpres 46 Artikel…

Pendahuluan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) menjadi bagian penting dalam kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung industri lokal dan menciptakan nilai tambah ekonomi domestik. Perpres 46/2025 menetapkan target PDN dan TKDN yang harus dicapai setiap instansi. Jika Pengguna Anggaran (PA)…

Pendahuluan Penilaian kinerja vendor oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kini menjadi kewajiban penting dalam ekosistem pengadaan digital sesuai Perpres 46 Penilaian objektif tidak hanya menjadi umpan balik bagi vendor, tetapi juga dasar evaluasi kualitas proyek di masa mendatang, mitigasi risiko,…

Pendahuluan Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan, tidak jarang terjadi situasi di mana penyedia (vendor) gagal memenuhi kewajiban kinerja sesuai kontrak—misalnya terlambat menyelesaikan pekerjaan, kualitas tidak sesuai spesifikasi, atau gangguan lain yang menghambat pencapaian tujuan. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menghadapi vendor…

Pendahuluan Dalam pelaksanaan proyek pengadaan, terkadang diperlukan penyesuaian kontrak di tengah jalan-baik karena perubahan kebutuhan, kondisi lapangan yang tak terduga, atau faktor eksternal seperti regulasi baru. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memahami mekanisme penyesuaian kontrak sangat krusial untuk memastikan perubahan…