Pendahuluan Perubahan besar dalam Perpres 46/2025 menegaskan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tanggung jawab lebih ketat dalam menandatangani kontrak pengadaan. Dulunya KPA lebih banyak berperan administratif pasca-PPK, namun kini kewenangannya dibatasi oleh persyaratan sertifikasi, persetujuan berlapis, dan dokumentasi audit…

Pendahuluan Pengguna Anggaran (PA) memegang peran strategis dalam memastikan proses pengadaan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu tanggung jawab penting PA adalah melakukan evaluasi kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan alat…

Pendahuluan Kontrak berbasis kinerja (performance-based contract) menjadi salah satu bentuk kontrak baru yang diatur dalam Perpres 46/2025, di samping kontrak turnkey dan payung. Dengan fokus pada hasil atau output yang diukur melalui indikator kinerja (KPI), kontrak ini menuntut perubahan cara…

Pendahuluan Sertifikasi kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan personel terkait menjadi prasyarat mutlak sesuai Perpres 46 Namun, di berbagai daerah-termasuk wilayah terpencil-proses sertifikasi menghadapi kendala nyata: akses pelatihan terbatas, infrastruktur digital belum memadai, hingga beban kerja…

Pendahuluan Di era modernisasi pengadaan publik yang ditandai oleh digitalisasi, regulasi ketat, dan tuntutan profesionalisme, sertifikasi kompetensi PBJ menjadi lebih dari sekadar syarat administratif. Bagi pejabat pengadaan, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sertifikat kompetensi bukan hanya prasyarat menandatangani kontrak, tetapi…

Pendahuluan Pengadaan barang/jasa pemerintah terus berevolusi seiring transformasi digital, perubahan regulasi, dan tuntutan transparansi. Perpres 46/2025 menekankan peran kompetensi aparatur, mulai PPK hingga tim pendukung. Oleh karena itu, pelatihan pengadaan bukan lagi kegiatan sporadis, melainkan harus menjadi agenda wajib tahunan…

Pendahuluan Di era pengadaan publik yang semakin terdigitalisasi, kecakapan digital bukan lagi sekadar pelengkap tetapi menjadi syarat mutlak bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perpres 46/2025 mempercepat transformasi elektronik dalam seluruh tahapan pengadaan, dari RUP hingga e‑Kontrak. PPK yang belum menguasai…

Pendahuluan Perpres 46/2025 menekankan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tipologi pekerjaan sebelum menandatangani kontrak pengadaan. Jika tidak memenuhi syarat ini, posisi PPK berisiko digeser atau ditunda penunjukannya demi menjaga integritas dan kelancaran proses pengadaan. Artikel ini…

Pendahuluan Perpres 46/2025 menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cukup hanya memiliki jabatan atau pengalaman administratif, melainkan wajib memiliki sertifikat kompetensi PBJ yang sesuai dengan tipologi pekerjaan yang diembannya. Ketentuan ini bukan semata formalitas, tetapi landasan untuk memastikan PPK…

Pendahuluan Dalam era digitalisasi sistem pengadaan publik, e‑Kontrak menjadi tulang punggung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan kontrak pemerintah. Sejak diberlakukan Perpres 46/2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak hanya bertugas merancang dan menandatangani kontrak, tetapi juga bertanggung jawab penuh terhadap input data,…