Membedah Kasus Commitment Fee di Pengadaan Pemerintah.

Pendahuluan Istilah commitment fee sering muncul dalam wacana soal pengadaan publik-terutama saat ada berita kasus korupsi atau laporan audit yang menyebut adanya “uang jaminan” atau “biaya komitmen” di balik proses tender. Bagi orang awam, istilah itu terasa teknis dan membingungkan.…

Peran APIP dan Probity Advisor dalam Mencegah Fraud

Pendahuluan Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta praktik fraud lainnya terus menjadi ancaman serius terhadap efektivitas penggunaan anggaran publik dan kredibilitas institusi. Dalam konteks pengadaan barang/jasa dan pengelolaan proyek publik, upaya pencegahan fraud tidak cukup hanya mengandalkan peraturan dan pemeriksaan…

Modus Baru Korupsi di Era E-Katalog

Pendahuluan Digitalisasi pengadaan-termasuk platform e-katalog-telah mengubah wajah pembelian publik: proses yang dulu lambat dan sangat manual menjadi lebih cepat, terdokumentasi, dan terstandarisasi. E-katalog menawarkan manfaat nyata: efisiensi, transparansi harga, dan kemudahan akses bagi banyak penyedia. Namun transformasi digital juga menghadirkan…

Skema Pembayaran Cepat untuk Menjaga Likuiditas UMKM.

Pendahuluan Likuiditas adalah urat nadi UMKM: tanpa arus kas yang lancar usaha kecil rentan terlambat bayar supplier, kehilangan kesempatan produksi, dan bahkan gagal memenuhi kontrak. Salah satu penyebab kegagalan likuiditas adalah siklus pembayaran yang panjang di rantai pasok-baik dari klien…

Regulasi Pengadaan ‘Ramah’ UMKM: Sudah Cukupkah?

Pendahuluan Pemberdayaan UMKM lewat pengadaan publik sering disebut sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang paling langsung: belanja negara yang besar apabila diarahkan dengan tepat bisa membuka pasar, meningkatkan produksi lokal, dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah Indonesia telah memasukkan tujuan…

Pentingnya Kemitraan BUMN dan UMKM dalam Pengadaan.

Pendahuluan Kemitraan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks pengadaan publik dan rantai pasok merupakan salah satu strategi kebijakan yang semakin mendapat perhatian. Di satu sisi, BUMN memiliki kapasitas finansial, jaringan distribusi,…

Menghapus Stigma ‘Produk Lokal Kualitas Rendah’.

Pendahuluan Stigma bahwa “produk lokal berkualitas rendah” telah menjadi hambatan struktural bagi banyak pelaku usaha di Indonesia. Narasi ini bukan sekadar masalah citra-ia mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, kebijakan pengadaan, kemampuan produsen mendapatkan skala ekonomi, dan arus nilai tambah di dalam…

Bela Pengadaan: Platform Digital untuk UMKM Mikro.

Pendahuluan UMKM mikro – penjual makanan rumahan, pengrajin kecil, tukang servis lokal, penjahit, dan pedagang kelontong skala rumah tangga – merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Mereka fleksibel, dekat dengan kebutuhan masyarakat, dan sering jadi sumber lapangan kerja di skala mikro.…

Mengukur Dampak Belanja PDN terhadap PDB.

Pendahuluan Belanja PDN – pengeluaran publik yang diarahkan kepada Produk Dalam Negeri – kian menjadi alat kebijakan strategis bagi negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, dan memperkuat rantai nilai nasional. Dalam konteks kebijakan fiskal…

Alokasi 40%: Mampukah Pemerintah Penuhi Kuota UMKM?

Pendahuluan Target alokasi minimal 40% dari belanja pemerintah untuk produk/usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah kebijakan ambisius yang bertujuan memperkuat struktur ekonomi domestik, memperluas inklusi ekonomi, dan memastikan aliran anggaran publik memberi dampak pada basis usaha yang lebih luas.…