Menjadi pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia—baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, maupun Pejabat Pengadaan—kini diumpamakan seperti berjalan di atas seutas tali yang rapuh. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mempercepat penyerapan anggaran demi…

Menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia sering kali dianggap sebagai posisi yang strategis. Di tangan merekalah keputusan penentuan pemenang proyek-proyek bernilai miliaran hingga triliunan rupiah berada. Namun, di balik otoritas formal…

Dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan memegang peranan yang sangat sentral sekaligus rentan. Sebagai pintu gerbang utama yang menyaring penyedia barang dan jasa, Pokja dituntut untuk bertindak objektif, transparan, dan akuntabel. Setiap lembar…

Transformasi digital di sektor pendidikan tidak hanya menyasar pada metode pembelajaran di kelas, melainkan juga pada tata kelola keuangan sekolah. Salah satu pilar utamanya adalah Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Dirancang khusus oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek),…

Metode belanja pemerintah telah mengalami revolusi besar dengan hadirnya sistem E-Purchasing melalui aplikasi E-Katalog. Kebijakan ini awalnya digadang-gadang sebagai obat penawar paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit kronis pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah daerah: kongkalikong tender, suap menyuap, dan proses…

Praktik pengadaan barang/jasa pemerintah di tingkat daerah sering kali menjadi sorotan publik. Salah satu fenomena yang paling sering mengundang kecurigaan sekaligus perdebatan hukum adalah fenomena perusahaan “satu atap”. Fenomena ini merujuk pada situasi di mana beberapa perusahaan yang berbeda secara…

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah tidak selamanya harus diserahkan kepada penyedia barang atau kontraktor komersial melalui jalur tender atau E-Katalog. Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah telah membuka ruang inklusi ekonomi yang sangat besar melalui mekanisme Swakelola. Dari empat tipe swakelola…

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah di tingkat daerah senantiasa bergerak di atas fondasi regulasi yang dinamis. Ketika terjadi situasi kedaruratan, transisi kebijakan nasional, atau kebutuhan sinkronisasi lintas sektor, pemerintah pusat sering kali menerbitkan instrumen hukum berupa Surat Edaran Bersama (SEB). Instrumen…

Sektor Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah di daerah merupakan salah satu area yang paling rawan terhadap sorotan publik dan hukum. Besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berputar di sektor ini menjadikannya magnet bagi berbagai pihak. Namun, kerawanan ini…

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menetapkan kebijakan afirmatif yang sangat progresif. Salah satu poin krusial dalam regulasi tersebut adalah kewajiban bagi Kementerian,…