Pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 membawa banyak perubahan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu aspek krusial yang kini wajib dipahami oleh semua pelaku pengadaan adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Dua indikator…

Pendahuluan Perpres 46/2025 bukan hanya sekadar revisi teknis; ini adalah transformasi besar yang mengubah kerangka kerja pengadaan publik di seluruh Indonesia. Di tengah tuntutan percepatan program prioritas pemerintah, efisiensi penggunaan anggaran, dan pemberdayaan ekonomi lokal, regulasi ini menyelaraskan fungsi Pengguna…

Pendahuluan Perpres 46/2025 membuka ruang fleksibilitas bagi Pengguna Anggaran (PA) untuk mengefektifkan pelaksanaan program prioritas pemerintah atau keadaan darurat. Salah satu bentuk fleksibilitas tersebut adalah penetapan penunjukan langsung penyedia tanpa melalui lelang terbuka. Meski terkesan memudahkan, penunjukan langsung tidak bisa…

Pendahuluan Perpres 46/2025 menetapkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mengalokasikan setidaknya 40% anggaran pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau koperasi dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan memberdayakan ekonomi lokal sekaligus memperkuat daya saing UMKM. Namun, di…

Pendahuluan Perpres 46/2025 memberikan perubahan signifikan terhadap peran dan tanggung jawab berbagai pejabat dalam siklus pengadaan barang/jasa pemerintah. Di samping tugas administratif dan anggaran yang sudah ada, kini muncul kewajiban baru-mulai dari digitalisasi proses, alokasi anggaran khusus untuk UMKM, hingga…

Pendahuluan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 membawa perubahan substansial terkait persyaratan kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Salah satu ketentuan utama yang perlu dicermati adalah kewajiban sertifikasi PPK sesuai tipologi pekerjaan yang diemban. Sebelumnya, PPK cukup memiliki pengetahuan…

Pendahuluan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan tonggak perubahan menyeluruh dalam sistem pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah. Dibandingkan regulasi sebelumnya, Perpres 46/2025 tidak hanya merevisi sebagian aspek teknis, tetapi juga merombak cara kerja semua pemangku kepentingan-mulai dari Pengguna Anggaran…

Pendahuluan Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 memperkenalkan sejumlah perubahan penting. Salah satu hal yang disempurnakan adalah peran dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Perubahan ini…

Pendahuluan Dalam beberapa tahun terakhir, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Salah satu perubahan paling signifikan tercermin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, yang mengatur ulang banyak aspek pengadaan publik, termasuk peran…

Pendahuluan Dalam dunia pengadaan barang dan jasa, memilih penyedia yang tepat bukan hanya soal harga terendah atau penawaran tercepat. Lebih dari itu, pemilihan penyedia yang berkualitas adalah kunci keberhasilan proyek, keberlanjutan layanan, dan akuntabilitas keuangan negara atau organisasi. Kesalahan dalam…