Pendahuluan Dalam pelaksanaan proyek pengadaan, terkadang diperlukan penyesuaian kontrak di tengah jalan-baik karena perubahan kebutuhan, kondisi lapangan yang tak terduga, atau faktor eksternal seperti regulasi baru. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memahami mekanisme penyesuaian kontrak sangat krusial untuk memastikan perubahan…

Pendahuluan Dalam kondisi darurat—misalnya bencana alam, pandemi, atau situasi kritis yang memerlukan penanganan cepat—pengadaan barang/jasa pemerintah harus berjalan lebih fleksibel namun tetap akuntabel. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memegang peran sentral sebagai pihak yang menandatangani kontrak akhir dan memastikan anggaran dialokasikan…

Pendahuluan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan proyek pengadaan publik. Seorang PPK profesional-yang memiliki kompetensi teknis, pemahaman regulasi, dan keterampilan manajerial-berkontribusi langsung pada mutu dokumen, kelancaran pelaksanaan, dan hasil akhir yang memenuhi tujuan instansi. Tanpa PPK…

Pendahuluan Perubahan besar dalam Perpres 46/2025 menegaskan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tanggung jawab lebih ketat dalam menandatangani kontrak pengadaan. Dulunya KPA lebih banyak berperan administratif pasca-PPK, namun kini kewenangannya dibatasi oleh persyaratan sertifikasi, persetujuan berlapis, dan dokumentasi audit…

Pendahuluan Pengguna Anggaran (PA) memegang peran strategis dalam memastikan proses pengadaan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu tanggung jawab penting PA adalah melakukan evaluasi kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan alat…

Pendahuluan Kontrak berbasis kinerja (performance-based contract) menjadi salah satu bentuk kontrak baru yang diatur dalam Perpres 46/2025, di samping kontrak turnkey dan payung. Dengan fokus pada hasil atau output yang diukur melalui indikator kinerja (KPI), kontrak ini menuntut perubahan cara…

Pendahuluan Sertifikasi kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan personel terkait menjadi prasyarat mutlak sesuai Perpres 46 Namun, di berbagai daerah-termasuk wilayah terpencil-proses sertifikasi menghadapi kendala nyata: akses pelatihan terbatas, infrastruktur digital belum memadai, hingga beban kerja…

Pendahuluan Di era modernisasi pengadaan publik yang ditandai oleh digitalisasi, regulasi ketat, dan tuntutan profesionalisme, sertifikasi kompetensi PBJ menjadi lebih dari sekadar syarat administratif. Bagi pejabat pengadaan, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sertifikat kompetensi bukan hanya prasyarat menandatangani kontrak, tetapi…

Pendahuluan Pengadaan barang/jasa pemerintah terus berevolusi seiring transformasi digital, perubahan regulasi, dan tuntutan transparansi. Perpres 46/2025 menekankan peran kompetensi aparatur, mulai PPK hingga tim pendukung. Oleh karena itu, pelatihan pengadaan bukan lagi kegiatan sporadis, melainkan harus menjadi agenda wajib tahunan…

Pendahuluan Di era pengadaan publik yang semakin terdigitalisasi, kecakapan digital bukan lagi sekadar pelengkap tetapi menjadi syarat mutlak bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perpres 46/2025 mempercepat transformasi elektronik dalam seluruh tahapan pengadaan, dari RUP hingga e‑Kontrak. PPK yang belum menguasai…