Admin LPKN

Di dalam koridor kantor pemerintah daerah, dinamika pelaksanaan kegiatan pembangunan sering kali menyimpan sisi yang jarang tersingkap ke publik. Ketika sebuah program pengadaan barang dan jasa diputuskan untuk dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, pandangan umum kerap melihatnya sebagai solusi ideal untuk…

Panduan Strategis Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Perencanaan dalam Menyusun Harga Perkiraan Sendiri yang Akuntabel, Realistis, dan Bebas Temuan Audit Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan salah satu tahapan paling krusial sekaligus paling menyita waktu dalam siklus pengadaan barang…

Di dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, ada satu fase pendek setelah pengumuman pemenang yang selalu disebut-sebut sebagai benteng terakhir keadilan bagi para peserta tender: Masa Sanggah. Masa sanggah dirancang sebagai ruang konstitusional bagi vendor yang merasa dirugikan oleh…

Bagi para pelaku usaha yang berkecimpung di dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, memenangi sebuah tender adalah pencapaian yang luar biasa. Sorak-sorai dan rasa lega biasanya membuncah ketika nama perusahaan kami tertera di urutan teratas dalam Pengumuman Pemenang. Namun, bagi…

Bagi masyarakat awam, memenangi tender pengadaan barang dan jasa pemerintah senilai miliaran rupiah mungkin terlihat seperti memenangi lotre. Ada bayangan tentang keuntungan besar, perusahaan yang langsung meroket, dan status mentereng sebagai “rekanan kementerian.” Namun, di balik jabat tangan formal di…

Bagi para pelaku usaha yang menggantungkan sebagian besar dapurnya pada proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, membaca dokumen pemilihan (dokmil) atau dokumen tender adalah ritual yang mendebarkan. Dokumen tersebut adalah kompas, peta jalan, sekaligus aturan main. Di atas kertas, sebuah…

Semangat nasionalisme ekonomi melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tengah berada pada puncak implementasinya. Kebijakan ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah—baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah—untuk memprioritaskan barang dan jasa hasil produksi domestik. Melalui instrumen Tingkat Komponen Dalam Negeri…

Bagi seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, kontrak bukan sekadar dokumen administratif di atas kertas bermeterai. Kontrak adalah dokumen pengalihan tanggung jawab keuangan negara menjadi output pembangunan yang nyata. Ketika proses pelaksanaan…

Sebagai pelaku usaha kecil yang bertahun-tahun mencoba bertahan dan berkembang di ceruk pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah (GovTech/Procurement), kami selalu menyambut baik setiap kebijakan yang berpihak pada industri lokal. Ketika pemerintah menggaungkan semangat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),…

Menjadi pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia—baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, maupun Pejabat Pengadaan—kini diumpamakan seperti berjalan di atas seutas tali yang rapuh. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mempercepat penyerapan anggaran demi…