Admin LPKN

Pendahuluan Pemberdayaan UMKM lewat pengadaan publik sering disebut sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang paling langsung: belanja negara yang besar apabila diarahkan dengan tepat bisa membuka pasar, meningkatkan produksi lokal, dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah Indonesia telah memasukkan tujuan…

Pendahuluan Kemitraan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks pengadaan publik dan rantai pasok merupakan salah satu strategi kebijakan yang semakin mendapat perhatian. Di satu sisi, BUMN memiliki kapasitas finansial, jaringan distribusi,…

Pendahuluan Stigma bahwa “produk lokal berkualitas rendah” telah menjadi hambatan struktural bagi banyak pelaku usaha di Indonesia. Narasi ini bukan sekadar masalah citra-ia mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, kebijakan pengadaan, kemampuan produsen mendapatkan skala ekonomi, dan arus nilai tambah di dalam…

Pendahuluan UMKM mikro – penjual makanan rumahan, pengrajin kecil, tukang servis lokal, penjahit, dan pedagang kelontong skala rumah tangga – merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Mereka fleksibel, dekat dengan kebutuhan masyarakat, dan sering jadi sumber lapangan kerja di skala mikro.…

Pendahuluan Belanja PDN – pengeluaran publik yang diarahkan kepada Produk Dalam Negeri – kian menjadi alat kebijakan strategis bagi negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, dan memperkuat rantai nilai nasional. Dalam konteks kebijakan fiskal…

Pendahuluan Target alokasi minimal 40% dari belanja pemerintah untuk produk/usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah kebijakan ambisius yang bertujuan memperkuat struktur ekonomi domestik, memperluas inklusi ekonomi, dan memastikan aliran anggaran publik memberi dampak pada basis usaha yang lebih luas.…

Pendahuluan Belanja PDN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) menjadi salah satu instrumen kebijakan publik yang strategis bagi pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan industri lokal, memperkuat rantai pasok nasional, dan memacu penciptaan lapangan kerja. Ketentuan PDN tidak hanya soal membeli produk buatan dalam…

Pendahuluan E-Katalog – katalog elektronik produk dan jasa yang terverifikasi untuk pengadaan pemerintah – sering dipandang sebagai alat untuk mempercepat pembelian dan meningkatkan transparansi. Lebih dari itu, e-katalog bisa menjadi instrumen nyata untuk menghemat anggaran bila dipakai dengan strategi yang…

Pendahuluan Perkembangan e-katalog sebagai kanal resmi pengadaan pemerintah memberikan berbagai manfaat: percepatan proses, transparansi harga, dan akses pasar yang lebih luas bagi penyedia. Namun ketika jumlah produk dan penyedia di etalase meningkat pesat-atau “banjir e-katalog”-muncul tantangan baru: bagaimana memastikan setiap…

Pendahuluan Di era pengadaan elektronik, pemerintah dan organisasi publik mencari mekanisme yang tidak hanya cepat tetapi juga fleksibel, ekonomis, dan berkelanjutan. Salah satu jawaban yang semakin populer adalah kontrak payung (framework agreement) – suatu perjanjian kerangka yang menetapkan syarat, harga,…