Pentingnya Validasi TKDN untuk Produk Katalog

Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN bukan sekadar angka statistik yang dipajang pada lembar produk; bagi pengadaan publik, TKDN adalah indikator penting yang menghubungkan kebijakan ekonomi nasional dengan praktik pembelian sehari-hari. Ketika pemerintah memutuskan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri,…

Memahami 16 Mode Penayangan Produk di Katalog V6

Katalog Elektronik Versi 6 bukan sekadar etalase online untuk produk yang bisa dibeli oleh pemerintah—ia adalah sebuah ekosistem aturan yang menyusun bagaimana produk bisa tampil, siapa yang boleh menayangkan, dan label apa yang muncul di halaman produk. Di tengah kompleksitas…

Bagaimana Mencegah Kemahalan Harga di Katalog?

Kenapa Isu Kemahalan Perlu Diperhatikan? Kemahalan harga pada pengadaan publik bukan sekadar soal angka yang sedikit lebih tinggi. Ia berdampak pada berkurangnya daya guna anggaran, pelayanan publik yang terhambat, dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola belanja negara. Dalam konteks katalog…

Mengapa KBLI Penting untuk Penyedia Katalog?

KBLI — Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia — sering muncul sebagai sebuah kode teknis yang tampak sepele bagi orang yang bukan pelaku usaha, tetapi bagi penyedia yang ingin menayangkan produk di katalog elektronik pengadaan pemerintah, KBLI adalah pintu masuk yang…

Perbedaan Kategori Produk Umum dan Khusus

Sebuah Perubahan Praktis yang Signifikan Peralihan pengadaan publik menuju mekanisme digital bukan sekadar soal teknologi; ia menyentuh cara kerja birokrasi, tata kelola anggaran, dan hubungan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Salah satu komponen paling nyata dari transformasi ini adalah e-purchasing…

Memahami Harga Tetap dalam Katalog Elektronik

Harga tetap dalam katalog elektronik sering kali terdengar sederhana — harga yang tercantum adalah harga yang harus dibayar dan tidak perlu dinegosiasikan lagi — tetapi di balik pernyataan singkat itu terdapat desain kebijakan, mekanisme teknis, dan implikasi operasional yang penting.…

Mengapa Belanja Katalog Bebas Audit?

Satu Pernyataan yang Mengejutkan Di dalam dokumen pengelolaan katalog elektronik yang menjadi rujukan pengadaan pemerintah, terdapat pernyataan yang menarik dan sering membuat penasaran banyak pihak: belanja PBJP yang dilakukan melalui metode e-purchasing pada katalog elektronik tidak akan menjadi sampel audit.…

Keuntungan Menggunakan E-Purchasing bagi Pemerintah

E-Purchasing telah menjadi bagian penting dari tata kelola pengadaan pemerintah. Ketika sebuah produk atau layanan tersedia di katalog elektronik resmi, aturan mengarahkan instansi untuk membeli melalui mekanisme e-purchasing kecuali ada alasan teknis yang kuat untuk tidak melakukannya. Pergeseran ini bukan…

Cara Kerja INAPROC dalam Sistem Pengadaan

Mengapa Perlu Memahami INAPROC? INAPROC bukan sekadar nama baru dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Ia adalah upaya menyatukan banyak komponen pengadaan menjadi satu rangkaian layanan digital yang bisa diakses oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, INAPROC berperan sebagai…

Mengapa E-Purchasing Menjadi Wajib?

Suatu Kenyataan yang Harus Dipahami E-Purchasing di dunia pengadaan pemerintah bukan lagi sekadar pilihan teknis. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah menuju digitalisasi pengadaan telah mendorong metode pembelian elektronik menjadi bagian inti dari tata kelola belanja publik. Ketika sebuah instansi menemukan…