I. Pendahuluan Perkembangan teknologi digital membawa perubahan mendasar pada praktik tata kelola publik, termasuk proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang tradisionalnya sarat dokumen fisik dan verifikasi manual; salah satu inovasi yang paling transformatif adalah penggunaan tanda tangan elektronik (TTE)…

Pendahuluan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sektor publik memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional dan pelayanan publik. Setiap tahun, pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk pengadaan barang, jasa, maupun pekerjaan konstruksi,…

Pendahuluan Dalam situasi darurat bencana, respons pemerintah dan lembaga kemanusiaan harus bergerak cepat untuk menyelamatkan jiwa dan memulihkan fungsi dasar masyarakat, namun kecepatan itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pengadaan yang tertib dan akuntabel; oleh karena…

Pendahuluan Perdebatan mengenai prioritas antara belanja modal dan belanja operasional merupakan salah satu persoalan mendasar dalam tata kelola keuangan publik dan manajemen keuangan korporasi karena keputusan alokasi anggaran yang diambil bukan sekadar pilihan teknis akuntansi, melainkan juga cerminan orientasi pembangunan,…

I. Pendahuluan Dalam pengadaan jasa konsultansi, pemerintah dan organisasi sering dihadapkan pada dua metode pemilihan penyedia: kompetisi terbuka (tender/evaluation of proposals) maupun seleksi langsung (direct appointment). Kedua pendekatan memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri yang dapat memengaruhi kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas…

I. Pendahuluan Dalam dunia pengadaan jasa konsultansi, pendekatan tradisional yang berfokus pada input dan aktivitas seringkali tidak cukup menjamin pencapaian hasil yang diharapkan. Karena itu, pendekatan baru yang lebih menekankan pada hasil akhir (output) semakin menjadi pilihan, khususnya dalam proyek-proyek…

Pendahuluan Honorarium konsultan merupakan aspek krusial dalam proses pengadaan jasa konsultansi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Honorarium mempengaruhi motivasi, kualitas layanan, dan hubungan jangka panjang antara pemberi kerja dan konsultan. Namun, muncul dilema utama: apakah honorarium sebaiknya ditetapkan berdasarkan…

I. Pengantar: Pentingnya KAK dalam Proses Konsultansi Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan dokumen fundamental yang menjadi titik awal dari seluruh proses pelaksanaan kegiatan konsultansi. Ia tidak sekadar berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi memegang peranan strategis dalam memastikan bahwa proyek konsultansi…

Pendahuluan Peran konsultan dalam proyek pemerintahan dan swasta kian krusial seiring dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi, baik dari sisi teknis, keuangan, maupun manajerial. Konsultan tidak lagi berfungsi semata memberikan rekomendasi, tetapi dituntut menjadi mitra strategis yang mampu memecahkan masalah, meningkatkan…

Green Public Procurement (GPP) atau Pengadaan Barang/Jasa Ramah Lingkungan adalah mekanisme pengadaan di sektor publik yang tidak hanya mengutamakan aspek harga, kualitas, dan kuantitas, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan sepanjang siklus hidup barang dan jasa yang dimanfaatkan. GPP dirancang untuk…