Admin LPKN

Admin LPKN

Mengukur Dampak Belanja PDN terhadap PDB.

Pendahuluan Belanja PDN – pengeluaran publik yang diarahkan kepada Produk Dalam Negeri – kian menjadi alat kebijakan strategis bagi negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, dan memperkuat rantai nilai nasional. Dalam konteks kebijakan fiskal…

Alokasi 40%: Mampukah Pemerintah Penuhi Kuota UMKM?

Pendahuluan Target alokasi minimal 40% dari belanja pemerintah untuk produk/usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah kebijakan ambisius yang bertujuan memperkuat struktur ekonomi domestik, memperluas inklusi ekonomi, dan memastikan aliran anggaran publik memberi dampak pada basis usaha yang lebih luas.…

Belanja PDN: Aturan, Sanksi, dan Realisasi.

Pendahuluan Belanja PDN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) menjadi salah satu instrumen kebijakan publik yang strategis bagi pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan industri lokal, memperkuat rantai pasok nasional, dan memacu penciptaan lapangan kerja. Ketentuan PDN tidak hanya soal membeli produk buatan dalam…

Menghitung Efisiensi Biaya Berkat E-Katalog.

Pendahuluan E-Katalog – katalog elektronik produk dan jasa yang terverifikasi untuk pengadaan pemerintah – sering dipandang sebagai alat untuk mempercepat pembelian dan meningkatkan transparansi. Lebih dari itu, e-katalog bisa menjadi instrumen nyata untuk menghemat anggaran bila dipakai dengan strategi yang…

Memastikan Kualitas Produk di Tengah Banjir E-Katalog.

Pendahuluan Perkembangan e-katalog sebagai kanal resmi pengadaan pemerintah memberikan berbagai manfaat: percepatan proses, transparansi harga, dan akses pasar yang lebih luas bagi penyedia. Namun ketika jumlah produk dan penyedia di etalase meningkat pesat-atau “banjir e-katalog”-muncul tantangan baru: bagaimana memastikan setiap…

Mengenal Kontrak Payung: Solusi Cerdas E-Katalog.

Pendahuluan Di era pengadaan elektronik, pemerintah dan organisasi publik mencari mekanisme yang tidak hanya cepat tetapi juga fleksibel, ekonomis, dan berkelanjutan. Salah satu jawaban yang semakin populer adalah kontrak payung (framework agreement) – suatu perjanjian kerangka yang menetapkan syarat, harga,…

Strategi Pemda Optimalkan Belanja di E-Katalog Lokal.

Pendahuluan E-Katalog lokal memberi peluang besar bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk mengefisienkan belanja publik sambil memberdayakan ekonomi lokal. Berbeda dengan e-Katalog nasional yang bersifat luas, e-Katalog lokal memungkinkan Pemda menyesuaikan katalog dengan produk unggulan daerah, memperpendek rantai pasok, dan menyalurkan…

E-Katalog Vs Tender Konvensional: Mana Lebih Efisien?

Pendahuluan Perdebatan antara e-Katalog dan tender konvensional bukan sekadar soal preferensi teknis – ini soal bagaimana publik memakai uang rakyat secara efektif. E-Katalog menjanjikan proses cepat, standar produk, dan transaksi elektronik yang mudah; tender konvensional menekankan kompetisi terbuka, fleksibilitas desain…

Membongkar Mitos & Fakta E-Katalog LKPP

Pendahuluan E-Katalog LKPP bukan sekadar portal jual-beli digital-ia dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk menata ulang proses pengadaan barang/jasa pemerintah agar lebih cepat, transparan, dan terstandar. Namun perjalanannya tidak tanpa kontroversi: sejak muncul, muncul juga deretan mitos, asumsi yang setengah benar,…

E-Katalog 6.0: Fitur Baru, Peluang Baru.

Pendahuluan E-Katalog telah menjadi tulang punggung transformasi pengadaan modern: mempersingkat siklus pembelian, meningkatkan transparansi, dan membuka akses pasar bagi banyak vendor – termasuk UMKM. Versi demi versi, platform ini berevolusi dari sekadar daftar barang menjadi ekosistem pengadaan yang lebih cerdas.…